Menteri PPPA Dorong Kerja sama Masif dengan PBB soal Isu Perempuan

09 Mar 2023, 06:00 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dalam Agenda General Discussion of the 67th Session of the Commission on the Status of Women (CSW) yang dilaksanakan di New York, Amerika Serikat (dok. KemenPPPA)

Jakarta, IDN Times - Dalam rangkaian Sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-67, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga bertemu secara bilateral dengan Executive Director United Nations (UN) Women, Sima Bahous.

Bintang mendorong kerja sama dan kolaborasi program yang lebih masif antara KemenPPPA dan UN Women. Pertemuan Bintang dengan Sima berlangsung pada Senin, 6 Maret 2023.

"KemenPPPA mengucapkan terima kasih atas dukungan UN Women kepada Pemerintah Indonesia dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan selama ini. Saya harap diskusi hari ini dapat memperkuat kerja sama kita ke depannya,” ujar Bintang dalam keterangannya, Rabu (8/3/2023).

1. Masalah perdamaian dan keamanan jadi isu penting

Kerja sama sudah dijalin antara Pemerintah Indonesia melalui KemenPPPA dengan UN Women dalam ranah isu-isu gender dan perempuan, termasuk isu perempuan, perdamaian dan keamanan. Isu ini penting jadi perhatian bersama. Pasalnya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

“Keragaman ini menjadi salah satu kekuatan kami, tetapi juga membawa potensi terjadinya ketegangan yang dapat mempengaruhi perdamaian nasional,” kata Bintang.

2. Komitmen Indonesia lindungi kerentanan di situasi konflik

Melihat hal itu, Bintang mengatakan, Indonesia sudah berkomitmen untuk lindungi perempuan dan anak yang punya kerentanan dalam situasi konflik dengan mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.

Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan mengimplementasikan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dalam agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan di Indonesia.

“Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS). RAN tersebut telah mendorong seluruh pihak, baik pemerintah maupun lembaga masyarakat untuk bersama-sama melakukan rencana aksi melalui kegiatan-kegiatan pencegahan, penanganan, partisipasi, dan pemberdayaan,” katanya.

3. UN Women Indonesia turut memfasilitasi perumusan RAN P3AKS

Sementara itu, kata Bintang, UN Women Indonesia dan masyarakat sipil yang tergabung di dalamnya turut memfasilitasi perumusan RAN P3AKS guna memperkuat pengetahuan seluruh pengambil kebijakan, praktisi, akademisi, dan media yang bekerja mempromosikan isu perempuan, perdamaian, dan keamanan.

“Mengingat isu ini sangat kompleks, tentunya kita membutuhkan usaha yang lebih masif lagi dalam pelaksanaannya. Kami mengharapkan dukungan yang lebih besar dari UN Women dalam pelaksanaan program terkait perempuan, perdamaian, dan keamanan di Indonesia,” ujar Menteri PPPA.

Dia juga menyampaikan agenda keketuaan ASEAN dalam isu perempuan, yaitu ASEAN Women Peace and Security (WPS) Summit dan ASEAN Gender Mainstreaming Conference yang akan diselenggarakan pada Mei 2023.