Menteri PPPA: Ruang Bersama Lanjutan Program Desa Ramah Anak

29 Apr 2025, 06:00 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi dalam acara Rapat Koordinasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), di kantornya, Senin (28/4/2025) (Youtube/KemenPPPA RI)

Intinya sih...

Menteri PPPA Arifah Fauzi menjelaskan program RBI sebagai kelanjutan dari D/KRPPA untuk mempercepat proses terwujudnya perempuan kuat, mandiri, dan sehat serta menciptakan keluarga yang berdaya.
RBI fokus di tingkat desa karena struktur pemerintahan terkecil, dengan tujuh titik lokasi pilot project awal di beberapa daerah di Indonesia.
Deputi Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menekankan pentingnya sistem perlindungan anak dalam implementasi RBI ke depannya. Perlunya kerangka kebijakan, sumber daya manusia, alokasi anggaran, standar layanan, dan mekanisme partisipasi anak dan masyarakat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menjelaskan, Ruang Bersama Indonesia (RBI) merupakan program prioritas Kementerian PPPA yang melanjutkan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA).

Program ini, kata Arifah, dijalankan untuk mempercepat proses terwujudnya perempuan yang kuat, mandiri, dan sehat sehingga menciptakan keluarga yang juga bisa berdaya serta sejahtera.

"Ini kelihatannya mudah, tapi harus kita perjuangkan bersama-sama,” kata dia dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), di kantornya, Senin (28/4/2025).

1. Fokus dilakukan di tingkat desa karena merupakan struktur terkecil pemerintahan

Program ini fokus dilakukan di tingkat desa, karena Arifah melihat struktur terkecil dari pemerintahan adalah di tingkat desa. Sehingga untuk mengatasi persoalan yang ada, bisa mulai dengan mudah dari bawah.

"Ketimbang kita harus menyelesaikannya di tingkat provinsi, kabupaten, karena itu lebih luas jangkauannya," kata dia.

Maka RBI diharapkan tak hanya dilihat secara fisiknya, namun bisa memanfaatkan berbagai ruang yang ada di desa atau kelurahan seperti ruangan kepala desa, kantor kepala desa, kemudian ada posyandu dan sebagainya.

"Karena ini adalah sebentuk kolaborasi. Ruang bersama ini lebih dilihat kepada fungsinya, fungsi kolaborasi," katanya.

2. Tujuh titik yang ditunjuk sebagai lokasi pilot project awal RBI

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Arifah Fauzi meluncurkan Ruang Pintar PNM di Ruang Bersama Indonesia (RBI) Kampung Jimpitan, Tangerang, pada Rabu (19/2/2025) (Dok. Humas KemenPPPA)

Saat ini ada tujuh titik yang ditunjuk sebagai lokasi pilot project awal, yaitu Kampung Jimpitan, Kota Tangerang, Provinsi Banten; Desa Ayula Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo; dan Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Kemudian Kampung Cempluk, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan; dan Kelurahan Marunda, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.

3. Pentingnya sistem perlindungan anak dalam implementasi RBI

Woro Srihastuti Sulistyaningrum (IDN Times/Ervan)

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum menekankan pentingnya sistem perlindungan anak dalam implementasi RBI ke depannya.

Dia mengatakan, perlu ada kerangka kebijakan seperti perlindungan, pengelolaan dan koordinasi lintas sektor, penyiapan sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan sarana prasarana. Kemudian juga soal standar layanan dan sistem monitoring serta evaluasinya dan mekanisme partisipasi anak dan keterlibatan masyarakat serta pihak non-pemerintah lainnya.

“Program yang sudah ada di daerah tetap kita lanjutkan, hanya kita perlu membangun sistem supaya engagement-nya bisa jalan. Dalam hal ini kita memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak hingga nanti diimplementasikan menjadi RBI," kata Woro.