Menteri PPPA Soroti Sulsel, Angka Pernikahan Anak di Atas Nasional

25 Mei 2025, 20:58 WIB

Muhammad Ilman Nafian

(Menteri PPPA Arifah Fauzi ditemui di gedung KemenPPPA, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Menteri PPPA ajak Sulsel ikuti program Penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan akses layanan aduan Call Center SAPA 129, serta pengembangan sistem Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa.
Menteri Arifah Fauzi apresiasi capaian Sulsel dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, namun masih ada tantangan rendahnya capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan tingginya angka perkawinan anak.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifah Fauzi, memberikan arahan dalam pertemuan advokasi bersama kepala daerah se-Sulawesi Selatan (Sulsel). Pertemuan bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa capaian tersebut antara lain pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, pelaksanaan program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA), serta peningkatan status Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

“Kemen PPPA memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan atas semangat dan kerja keras dalam mewujudkan ekosistem yang lebih adil, aman, dan inklusif bagi perempuan dan anak,” ujar Arifah dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (25/5/2025).

1. Soroti angka pernikahan anak masih tinggi

Menteri PPPA Arifah Fauzi meninjau kondisi terminal terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur di momen mudik lebaran, Sabtu (29/3/2025) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Meski begitu, Menteri Arifah menekankan masih adanya tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah rendahnya capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Sulawesi Selatan yang masih di bawah rata-rata nasional. Selain itu, angka perkawinan anak di Sulsel naik menjadi 8,09 persen pada tahun 2024, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,90 persen.

“Perkawinan anak bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan. Kami mengajak para pemimpin daerah untuk menekan angka ini melalui kerja sama lintas sektor,” ucap dia.

2. Pemda diajak ikut tiga program prioritas Kementerian PPPA

Menteri PPPA Arifah Fauzi meninjau kondisi arus mudik dan fasilitas ramah anak serta perempuan di Stasiun Kereta Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Untuk menjawab tantangan tersebut, Menteri PPPA mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah mendukung tiga program prioritas kementeriannya. Program tersebut meliputi Penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan akses layanan aduan Call Center SAPA 129, serta pengembangan sistem Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan dukungannya terhadap program-program yang diusung Kemen PPPA.

"Kami, selaku Pemerintah Provinsi, sangat berharap kehadiran Menteri PPPA dapat menghasilkan langkah konkret dan sinergis dalam mengembangkan strategi yang komprehensif untuk menjawab berbagai persoalan di daerah. Pendekatan inovatif perlu diterapkan agar perempuan, anak, dan kelompok inklusi menjadi bagian penting dalam pembangunan," kata Fatmawati.

3. Sulsel disebut siap bekerja sama dengan pemerintah pusat

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyampaikan sambutan dalam acara Semarak Hari Kartini 2025, di Baruga Asta Cita, Makassar, Rabu (30/4/2025). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulsel siap bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah lain untuk mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh dan kolaboratif. Fatmawati mengatakan, keterlibatan lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan perubahan signifikan.

"Kami mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggerakkan OPD serta melibatkan semua lapisan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan, memastikan ruang yang aman bagi perempuan dan anak, serta mendukung program nasional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," ujar dia.