Meski Kena OTT, Status Nyono Masih Aktif Sebagai Bupati

Benny mengatakan keputusan untuk menonaktifkan kepala daerah harus sesuai prosedur yang ada. Adapun yang berhak mengangkat dan mencopot adalah Kementerian Dalam Negeri. Pemprov Jatim, kata dia, menghormati semua proses hukum yang berlaku dan menunggu hasil pemeriksaan dari KPK untuk di bawa ke meja hijau. "Masih aktif, dinonaktifkan setelah ada keputusan tetap dari pengadilan atau in-kracht,"ucap Benny.

Lebih lanjut, Benny mengatakan bahwa kasus dugaan suap yang menimpa kepala daerah adalah murni permasalahan integritas. Lagipula, Pemprov Jatim sudah sering memberi peringatan ke kepala daerah agar tidak melakukan suap. Tak hanya itu, tambah Benny, Pemprov Jatim sudah menggunakan sistem online untuk membuat kebijakan meminimalisir potensi korupsi. "Tujuannya agar pejabat tidak bertemu pihak ketiga. Kalau kita di Jatim antara masyarakat dan pemerintah sudah paripurna," jelasnya.

Sementara itu, partai yang menjadi tempat bernaung Nyono, Golkar, sejauh ini baru melakukan pemberhentian sementara terhadap Nyono yang merupakan Ketua DPD Golkar Jatim. Keputusan itu diambil setelah menggelar pertemuan tertutup pada Minggu (4/2). "Bukan dipecat tapi diberhentikan sementara sampai in-kracht di pengadilan," ujar Ketua Bidang Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Mundzir.

Saat ditanya terkait sosok pengganti Nyono, Ibnu Mundzir menyatakan pihaknya akan mengumumkan dari Jakarta pada malam ini (5/2). Sebelumnya nama Gatot Sudjito digadang-gadang untuk menggantikan jabatan sementara Nyono. Namun, Golkar masih menggelar Rakor (Rapat Koordinasi) dengan Ketua dan Dewan Penasehat Partai Golkar.

Calon Gubernur (Cagub) Jatim, Khofifah Indar Parawansa masih belum membuka mulut terkait kondisi yang menimpa Bupati Jombang, Nyono. Di depan para awak media, Khofifah hanya melayangkan senyum simpul khasnya. Golkar sendiri menjadi salah satu partai yang menjadi pengusung Khofifah di Pilgub Jatim.