Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pengeras suara atau yang biasa dikenal toa, tidak termasuk sistem peringatan dini (early warning system/EWS) banjir yang ada di Jakarta.
"Ini bukan 'early warning system', ini toa. Ini bukanlah sistem," kata Anies seperti dikutip melalui ANTARA, Sabtu (8/8/2020).
Anies menjelaskan bahwa yang dimaksud sistem adalah ketika tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Jakarta sudah tahu apa yang harus dilakukan saat peringatan banjir muncul. Menurut dia, toa digunakan Jepang sebagai peringatan dini tsunami karena harus berfungsi dengan cepat.
Sedangkan di Jakarta, banjir biasanya memiliki rentang waktu yang cukup lama dari peringatan sampai menuju ke kejadian, maka dari itu menurut dia pengeras suara tidak terlalu dibutuhkan untuk peringatan dini banjir.
"Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? Lama. Lha, kenapa pakai alat begini? Ini dipakai karena tsunami. Kalau Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Bisa diberi tahu pakai apa? Lah iya segala macam bisa. Perlu pengadaan? Gak perlu. Semua masjid bisa dipakai, semua WhatsApp bisa," kata dia.
Anies akhirnya mengatakan bahwa pemakaian pengeras suara baru efektif untuk kebutuhan peringatan dini yang cepat seperti tsunami, maka Jakarta tidak membutuhkannya, maka dari itu dia berpesan pada jajarannya untuk tidak lagi membeli toa.
"Jangan diteruskan belanja ini," kata dia.
Uangkapan itu berasal dari video di YouTube Pemprov DKI Jakarta yang diunggah pada Kamis, 6 Agustus 2020.
Anies menjelaskan hal itu saat rapat bersama para pimpinan SKPD membahas ihwal pengendalian banjir. Anies kala itu tengah menyinggung EWS di Jakarta dan meminta jajarannya membuka salah satu materi presentasi mengenai disaster warning system (DWS).
Dalam paparan itu terdapat gambar pengeras suara yang masuk ke dalam bagian DWS, dan akhirnya diprotes olehnya bahwa toa bukan bagian dari DWS.