31 Kantor di DKI Tutup Gegara COVID-19, Golkar: Ini Kegagalan Anies
Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) mengungkapkan, ada 31 kantor yang ditutup gegara ditemukan ada kasus COVID-19. Namun menurut Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco, hal ini merupakan salah satu bentuk kegagalan Gubernur Anies Baswedan.
"Pemprov DKI Jakarta harus mengakui dan mengevaluasi bahwa dengan adanya 31 klaster perkantoran, ini bentuk kegagalan mengantisipasi," jelas Basri saat dihubungi IDN Times, Kamis (6/8/2020).
1. Perkantoran di Jakarta perlu dikontrol agar tak jadi bencana
Basri mengingatkan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta tidak lepas tanggung jawab ketika sudah memutuskan membuka lagi perkantoran di Jakarta. Menurutnya, Anies tak boleh hanya mengeluarkan peraturan saja, melainkan turut mengawasi pelaksanaannya.
"Kalau tidak ada kontrol di gedung-gedung itu terkait pelaksanaan protokol kesehatannya, ini akan jadi bencana. Dari dua bulan yang lalu saya sudah ngomong," jelasnya.
2. Kantor-kantor di Jakarta harus ditutup kembali
Menurut anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini, langkah yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini adalah menutup semua kantor di Jakarta. Selain itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyosialisasikan protokol kesehatan di lingkungan kantor.
"Karena kemarin banyak laporan masyarakat, terutama karyawan yang menyampaikan bahwa perusahaan mereka tidak menerapkan protokol kesehatan, memaksimalkan karyawan masuk normal seperti biasa dan lain-lain," jelasnya.
3. Perekonomian Jakarta dinilai sulit tumbuh apabila Pemprov tak tegas
Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini mengatakan, Pemprov DKI harus mengawasi dan tegas menindak pelanggaran protokol kesehatan. Sebab, semakin banyak orang yang terpapar COVID-19 perekonomian akan sulit tumbuh.
"Kalau negara gak punya uang, Pemprov gak punya uang, bagaimana memulihkan ekonomi?" ujarnya.
