Jakarta, IDN Times - Menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada Kamis (8/3) besok, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan membuat Catatan Tahunan (Catahu) terkait kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2017.
Catahu tersebut untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia, dan kapasitas lembaga pengadaan layanan bagi perempuan korban kekerasan.
Dalam Catahu tersebut tercatat tingginya angka kekerasan pada perempuan yang terjadi sepanjang 2017. Angka tersebut tercatat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Pada 2017 Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada 348.446 kasus kekerasan. Angka tersebut naik sekitar 25 persen bila dibandingkan dengan 2016 yang hanya sebesar 259.150 kasus.
Dalam hal ini, Komnas Perempuan tidak melihat dari besaran angka kasus yang diterima, justru ini adalah kemajuan bagi para perempuan untuk membuka suara dalam melawan kekerasan.
"Kenaikan jumlah tersebut tidak dapat disimpulkan bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan melihat bahwa peningkatan tersebut justru menunjukan semakin banyaknya korban yang berani melapor," ujar Komisioner Komnas Perempuan Mariana Ammiruddin di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).
Dalam Catahu tersebut Komnas Perempuan juga merilis provinsi mana yang paling memiliki angka kekerasan tertinggi pada perempuan sepanjang 2017.
Hasil survei, Komnas Perempuan menyebutkan Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi, dengan jumlah 1.999 kasus, dan disusul Jawa Timur dengan 1.536 kasus, lalu Jawa Barat 1.460 kasus, serta Jawa Tengah 1.191 kasus.
Kekerasan terhadap perempuan tersebut paling besar didominasi oleh seorang istri dari suaminya, dengan angka 5.167 kasus. Lalu kekerasan seorang ayah terhadap anak perempuan kandungnya 2.227 kasus, dan kekerasan terhadap perempuan yang masih menjalin hubungan pacaran 1.873 kasus.
Secara lebih rinci lagi, Komnas Perempuan juga meneliti kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk tindakan yang dialaminya dari laki-laki.
Hasilnya, 1.210 kasus yang bersifat seksual diterima perempuan oleh keluarga kandungnya (incest), perkosaan menempati posisi kedua dalam kekerasan pada perempuan yang berjumlah 619 kasus, dan persetubuhan atau eksploitasi seksual 555 kasus.
Menurut Komnas Perempuan, peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dalam membuat regulasi dan kebijakan terkait kekerasan pada perempuan. Sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan juga perlu diatur aparat penegak hukum, sebagai langkah mengurangi kekerasan terhadap perempuan.