MK Minta Peradilan Militer Terintegrasi Penuh di Bawah Mahkamah Agung

MK menilai integrasi peradilan militer secara penuh di bawah MA merupakan bagian penting dari pembaruan sistem peradilan nasional. Hal ini berkaitan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Menurut MK, pembenahan UU Peradilan Militer tidak cukup hanya memperjelas kewenangan pengadilan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI. Pengaturan mengenai kelembagaan dan pengelolaan personel peradilan juga harus ditata ulang.

Mahkamah menegaskan, pengintegrasian tersebut perlu dimasukkan dalam perubahan UU Peradilan Militer untuk mewujudkan sistem peradilan satu atap sebagaimana menjadi bagian dari semangat reformasi.

“Oleh karena itu, melalui putusan a quo, Mahkamah juga menegaskan ikhwal tersebut menjadi bagian penting yang harus dirumuskan oleh pembentuk undang-undang pada perubahan Undang-Undang 31/1997 agar juga mengakomodir pengintegrasian dimaksud guna mewujudkan sistem peradilan satu atap sebagai bagian dari pengejawantahan semangat reformasi,” ujar Enny.

Selain menyoroti persoalan kelembagaan, MK menilai UU Peradilan Militer perlu membedakan secara tegas tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI. MK berpendapat, kewenangan peradilan militer seharusnya didasarkan pada karakter khusus tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan, tugas, kewajiban, struktur komando, dan disiplin militer, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit.

“Dengan demikian, justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit,” ujar Hakim Konstitusi, Arsul Sani.

Sebaliknya, tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI pada prinsipnya merupakan kewenangan peradilan umum. MK menilai, penggunaan peradilan umum sejalan dengan kebutuhan untuk menjamin akuntabilitas, independensi, dan mencegah risiko impunitas.

Persoalan ini menjadi salah satu alasan MK memandang UU Nomor 31 Tahun 1997 perlu diubah secara menyeluruh. Mahkamah menilai ketidakjelasan definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum berpotensi menimbulkan persoalan dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa suatu perkara.

Karena itu, pembaruan undang-undang harus mencakup definisi kedua kategori tindak pidana tersebut, batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai forum peradilan yang berwenang.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan menyatakan UU Nomor 31 Tahun 1997 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.

Apabila pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan dalam tenggat tersebut, UU Peradilan Militer dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga mengingatkan bahwa pembaruan tersebut merupakan bagian dari amanat reformasi yang telah tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 65 undang-undang tersebut membedakan yurisdiksi peradilan militer untuk pelanggaran hukum pidana militer dan peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum.

Sementara, Pasal 74 UU TNI mengamanatkan pembentukan undang-undang peradilan militer yang baru untuk menggantikan UU Nomor 31 Tahun 1997.

MK menilai amanat tersebut telah berjalan selama 22 tahun hingga putusan dibacakan. Oleh karena itu, perubahan UU Peradilan Militer perlu segera dilakukan untuk menyesuaikan sistem peradilan dengan prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Melalui putusan ini, pembentuk undang-undang tidak hanya dituntut memperjelas yurisdiksi pengadilan, tetapi juga memastikan integrasi peradilan militer secara penuh dalam sistem satu atap di bawah MA.