MPR Minta Maaf soal Polemik Penjurian Final Lomba Cerdas Cermat Kalbar

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Siti Fauziah menghormati masukan masyarakat. Ajang LCC Empat Pilar tersebut, lanjut dia, bukan hanya sekadar kompetisi, melainkan instrumen penting dalam pembentukan karakter dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda.

"MPR RI memahami, kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif," ujar Siti dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (11/5).

Adapun, terkait insiden penilaian jawaban peserta yang kini viral di media sosial, Siti menjelaskan, panitia pelaksana sedang melakukan penelusuran internal untuk memastikan integritas perlombaan tetap terjaga.

MPR RI, lanjut dia, berkomitmen untuk membenahi sistem perlombaan di masa mendatang. Evaluasi akan dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari teknis hingga mekanisme komplain peserta di lapangan.

"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, and akuntabel," tutur dia.

Siti mengapresiasi seluruh pihak, mulai dari siswa, guru, hingga masyarakat luas yang memberikan perhatian kritis terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar. Menurutnya, kritik publik adalah bagian penting dari perbaikan institusi.

"Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," ucapnya.

Sekretariat Jenderal MPR RI mengimbau seluruh pihak tetap menjaga suasana kondusifitas serta memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta didik yang berpartisipasi dalam ajang edukasi kebangsaan ini.

Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan di media sosial setelah muncul perbedaan penilaian dari dewan juri terhadap jawaban yang dinilai sama. Dalam sesi pertanyaan rebutan, pembawa acara menanyakan proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.

Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menekan bel dan menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta diresmikan oleh presiden. Namun, salah satu juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita, memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut. Pertanyaan yang sama kemudian kembali dibacakan dan dijawab Grup B dari SMAN 1 Sambas dengan redaksi yang serupa, lalu Dyastasita memberikan nilai 10 dengan alasan inti jawaban sudah benar.

Keputusan itu langsung diprotes oleh Grup C karena merasa jawaban mereka sama dengan Grup B. Dyastasita menilai jawaban Grup C tidak menyebutkan DPD, sedangkan peserta Grup C bersikeras unsur tersebut sudah mereka sampaikan. Meski peserta kembali menegaskan mereka telah menyebut DPD, Dyastasita tetap mempertahankan keputusan dewan juri dengan menyatakan juri tidak mendengar penyebutan DPD dalam jawaban awal.

Saat Grup C meminta agar penonton turut menilai apakah jawaban mereka benar atau tidak, dewan juri menolak dan menegaskan keputusan tetap berada di tangan juri. Juri lain, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, kemudian mengingatkan pentingnya artikulasi dalam menjawab pertanyaan. Menurutnya, apabila juri tidak mendengar jawaban dengan jelas maka juri berhak memberikan pengurangan nilai, sehingga peserta diminta lebih jelas dalam pengucapan saat menjawab.