Klarifikasi MPR Soal Polemik Penjurian Lomba Cerdas Cermat di Kalbar
- Sekjen MPR RI Siti Fauziah menegaskan LCC Empat Pilar bukan sekadar lomba, tapi sarana pembentukan karakter dan pemahaman nilai kebangsaan bagi generasi muda.
- MPR RI melakukan penelusuran internal atas polemik penjurian LCC di Kalbar serta berkomitmen mengevaluasi sistem perlombaan agar lebih transparan dan akuntabel.
- Polemik muncul setelah perbedaan penilaian juri terhadap jawaban dua tim peserta, yang memicu protes karena dianggap memberikan perlakuan berbeda pada jawaban serupa.
Jakarta, IDN Times - Sekretariat Jenderal MPR RI akhirnya menyampaikan pernyataan resmi terkait polemik penjurian Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Siti Fauziah, menghormati masukan masyarakat. Ajang LCC Empat Pilar tersebut, lanjut dia, bukan hanya sekadar kompetisi, melainkan instrumen penting dalam pembentukan karakter dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda.
"MPR RI memahami, kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif," ujar Siti Fauziah dalam keterangan resmi, di Jakarta, Senin (11/5/2026).
1. MPR telusuri insiden penilaian dewan juri
Adapun, terkait insiden penilaian jawaban peserta yang kini viral di media sosial, Siti menjelaskan, panitia pelaksana sedang melakukan penelusuran internal untuk memastikan integritas perlombaan tetap terjaga.
MPR RI, lanjut dia, berkomitmen untuk membenahi sistem perlombaan di masa mendatang. Evaluasi akan dilakukan pada berbagai aspek, mulai dari teknis hingga mekanisme komplain peserta di lapangan.
"MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaan kegiatan serupa ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, and akuntabel," kata dia.
2. Akan evaluasi secara menyeluruh
Lebih jauh, Siti mengapresiasi seluruh pihak, mulai dari siswa, guru, hingga masyarakat luas yang memberikan perhatian kritis terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar. Menurutnya, kritik publik adalah bagian penting dari perbaikan institusi.
"Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," tambahnya.
Sekretariat Jenderal MPR RI mengimbau seluruh pihak tetap menjaga suasana kondusifitas serta memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta didik yang berpartisipasi dalam ajang edukasi kebangsaan ini.
3. Final lomba cerdas cermat empat pilar MPR tuai polemik imbas dewan juri
Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan di media sosial setelah muncul perbedaan penilaian dari dewan juri terhadap jawaban yang dinilai sama. Dalam sesi pertanyaan rebutan, pembawa acara menanyakan proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menekan bel dan menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta diresmikan oleh Presiden. Namun, salah satu juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita, memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut. Pertanyaan yang sama kemudian kembali dibacakan dan dijawab Grup B dari SMAN 1 Sambas dengan redaksi yang serupa, lalu Dyastasita memberikan nilai 10 dengan alasan inti jawaban sudah benar.
Keputusan itu langsung diprotes oleh Grup C karena merasa jawaban mereka sama dengan Grup B. Dyastasita menilai jawaban Grup C tidak menyebutkan DPD, sedangkan peserta Grup C bersikeras bahwa unsur tersebut sudah mereka sampaikan. Meski peserta kembali menegaskan bahwa mereka telah menyebut Dewan Perwakilan Daerah, Dyastasita tetap mempertahankan keputusan dewan juri dengan menyatakan bahwa juri tidak mendengar penyebutan DPD dalam jawaban awal.
Saat Grup C meminta agar penonton turut menilai apakah jawaban mereka benar atau tidak, dewan juri menolak dan menegaskan keputusan tetap berada di tangan juri. Juri lain, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni, kemudian mengingatkan pentingnya artikulasi dalam menjawab pertanyaan. Menurutnya, apabila juri tidak mendengar jawaban dengan jelas, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai, sehingga peserta diminta lebih jelas dalam pengucapan saat menjawab.
