Jakarta, IDN Times – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib buka suara terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Dia mengatakan pembentukan DOB Papua merupakan keinginan pemerintah pusat.
DPR dan pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Papua Pegunungan menjadi undang-undang.
Timotius mengatakan bahwa masyarakat Papua asli tidak dilibatkan dalam pembuatan RUU DOB Papua. “Tiga RUU yang saya pikir itu adalah keinginan Jakarta, bukan keinginan orang asli Papua,” kata Timotius dalam keterangan tertulis, Kamis (30/6/2022).
Dia menilai, pemerintah pusat tidak berpihak kepada masyarakat asli Papua. Sikap itu tampak pada proses revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua karena seluruh substansi di dalamnya tak sesuai dengan keinginan masyarakat Bumi Cendrawasih.
Menurut Timotius, sejauh ini pemerintah pusat belum sepenuhnya melaksanakan 24 kewenangan yang diatur dalam UU Otsus Papua. Bahkan kesejahteraan orang asli Papua dikesampingkan demi kepentingan ekonomi segelintir pihak atau kelompok saja.
“Hukum yang ada lebih melindungi perusahaan dibanding pemilik hak ulayat. DOB adalah pelanggaran HAM,” ujar Timotius.
MRP juga merasa tak dimintai persetujuan oleh pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU DOB Papua. Dia menilai kebijakan itu tengah mempertontonkan pengelolaan yang buruk kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua.
“Artinya bahwa DOB ini konsekuensi dari pada perubahan kedua yang terburuk dan tanpa keterlibatan rakyat Papua,” tutur Timotius.