Dana Haji Rp165 T, Jokowi Ingatkan BPKH Tak Berkasus Seperti Jiwasraya
Presiden Jokowi memberi pengarahan dalam Rapat Kerja dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta (Youtube.com/Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Joko "Jokowi" Widodo memberi pengarahan dalam Rapat Kerja dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2013). Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan BPKH agar tidak berkasus seperti Jiwasraya.
Mulanya, Jokowi mengatakan, kinerja BPKH selalu diawasi masyarakat. Sebab, uang yang dikelola berasal dari dana haji masyarakat.
"BPKH kinerja dan gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, kenapa? Karena mengelola dana haji dengan jumlah besar. Tadi disampaikan Pak (Kepala) BPKH Rp165 triliun, gede banget, dana yang dikelola jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH," ujar Jokowi, Selasa (12/12/2023).
"Beliau sampaikan 75 persen di investasikan di SBSN, ini alhamdulillah, ini tempat aman. Berada di BI (Bank Indonesia), 2 persen di investasi langsung. Menurut saya juga masih aman, jangan sampai seperti yang lain-lain diinvestasikan di saham yang sahamnya di goreng-goreng ilang uangnya," sambungnya.
Baca Juga: Tingkatkan Pengelolaan Dana Haji, BPKH Lakukan Investasi di Saudi
1. Jangan sampai seperti Jiwasraya
Presiden Jokowi memberi pengarahan dalam Rapat Kerja dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta (Youtube.com/Sekretariat Presiden)Jokowi mengingatakan agar BPKH tidak berkasus seperti Jiwasraya. Oleh karena itu, dia berpesan agar dana haji dikelola secara profesional.
"Ingat Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu jangan sampai berkasus seperti itu. Saya titip hati-hati mengelola dana umat, harus betul-betul dikelola profesional mengedepankan akuntabilitas prinsip syariah, karena sekali lagi ini uang rakyat uang umat," ucap dia.
Baca Juga: BPKH: Dana Haji Hanya untuk Kepentingan Jamaah Haji
2. Jokowi dorong BPKH terus berinovasi
Presiden Jokowi memberi pengarahan dalam Rapat Kerja dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta (Youtube.com/Sekretariat Presiden)Jokowi kemudian mendorong BPKH terus berinovasi dalam mengelola dana haji. Sebab, nilai manfaat dari investasi digunakan untuk membayar sebagian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
"Tidak hanya fokus menambal kekurangan biaya jemaah yang berangkat, tapi juga memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah yang menunggu antrean panjang, dengan tetap memperhatikan sustainabilitas keuangan haji yang dikelola juga perbesar kontribusi di bidang ekonomi syariah," kata dia.
3. Jokowi cerita Indonesia dapat tambahan 20 ribu kuota jemaah haji
Presiden Jokowi memberi pengarahan dalam Rapat Kerja dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta (Youtube.com/Sekretariat Presiden)Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menceritakan proses Indonesia mendapat tambahan 20 ribu kuota jemaah haji. Dia menjelaskan, proses meminta tambahan kuota haji saat sedang makan siang bersama Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman al-Saud (MBS), pada 19 Oktober 2023.
"Saat makan siang, yang namanya makan senang, kok saya lihat suasananya senang banget, beliau (MBS) senang, menterinya juga gembira, ceritanya agak ke mana-mana. Di saat itu saya masuk saya sampaikan 'Yang Mulia, calon jemaah haji di Indonesia menunggu sampai 40 tahun untuk beribadah haji', 'benar?' 'Bener Yang Mulia' (masa) saya bohong, mohon berkenan yang mulia berikan tambahan kuota hajinya," kata Jokowi, menceritakan percakapannya dengan MBS.
"'Ya sudah, besok pagi saya kabarin, udah saya putuskan nanti malam' begitu malam dikabari, saya ditelepon Dubes Arab Saudi. 'Pak Presiden, baru saja diputuskan ada tambahan kuotanya 20 ribu'," kata Presiden.
"Jadi, kalau pas minta sesuatu jangan pas serius, pas makan siang, makan malam yang enak-enak, yang dulu juga pas makan saya sampaikan dulu dapat tamhanan 10 ribu kalau gak salah (saat makan), kalau pas serius, pas bilateral ngomongnya formal, ya gak dapat," imbuh Jokowi.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
