Dewan Kolonel Bentukan Fraksi PDIP di DPR Tak Dapat Restu Megawati
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI membentuk "Dewan Kolonel" untuk mendongkrak elektabilitas Ketua DPR RI, Puan Maharani. Rupanya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tak berkehendak dengan adanya Dewan Kolonel itu.
"Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text (berita di televisi), pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget, dan kemudian ya akhirnya mendapat penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/9/2022).
Hasto menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan di DPR memiliki tugas sebagai kelengkapan partai untuk menjalankan tugas partai. Di dalamnya, kata Hasto, para kader yang menjadi anggota dewan harus memperjuangkan fungsi legislasi, fungsi anggaran.
Karena Fraksi PDI Perjuangan DPR RI adalah satu sebagai alat kelengkapan partai, di dalam menjalankan tugas-tugas partai di dalam memperjuangkan fungsi-fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan.
Baca Juga: Fraksi PDIP Bentuk Dewan Kolonel, Khawatir Trah Sukarno Hilang
1. Sebut hanya guyonan politik
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)Hasto menerangkan, Dewan Kolonel hanyalah guyonan politik. Dia juga sudah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto.
"Jadi, saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan Mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik. Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi, partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga, tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ucap dia.
Selain itu, kata Hasto, pembentukan Dewan Kolonel juga tidak sesuai dengan AD/ART PDI Perjuangan.
"Tidak ada Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai," kata dia.
Editor’s picks
Baca Juga: PDIP Balas Tudingan Gerindra Soal Megawati Main Dukun Jelang 2024
2. Dewan Kolonel untuk dongkrak elektabilitas Puan
dok. KPUSebelumnya, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan mengakui pihaknya membentuk Dewan Kolonel untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani menuju ke Pemilu 2024.
Trimedya mengaku, Dewan Kolonel dibentuk setelah rapat pengarahan Puan Maharani. Dia dan Johan Budi yang ada di ruangan kala itu terpikir bagaimana cara meningkatkan elektabilitas Puan Maharani.
"Johan Budi bilang, kita loyalis Mbak Puan harus buat sesuatu, dewan kolonel. Kita tunjukan bahwa kita loyalis mbak Puan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (20/9/2022).
3. Khawatir nasib trah Sukarno seperti trah Soeharto di Golkar
Politikus PDIP, Trimedya Panjaitan (IDN Times/Ilman Nafi'an)Trimedya menjelaskan, ada keinginan dari internal PDIP yang mendukung keberlanjutan trah Sukarno di PDIP.
“Tapi kita merasa khawatir, kalau bukan darah Bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar. Itu juga ada kekhawatiran,” ujar Trimedya.
Menurutnya, ada ketakutan apa yang terjadi pada keluarga Soeharto di Partai Golkar terjadi di PDIP.
“Lihat saja keluarga Pak Harto di Golkar kan seperti apa, padahal yang dirikan Golkar dari nol,” ujarnya.
Berita Terkini Lainnya
