Dikritik Ketua BEM UI, Stafsus Mensesneg: Tak Ada Urusan dengan Buzzer
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini menjawab kritik Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI), Melki Sedek Huang. Dalam sebuah video yang trending di Twitter, Ketua BEM UI menyampaikan pesan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo tentang bagaimana mengakhiri kekuasaannya.
Dia juga mendesak pemerintah menghentikan pendanaan terhadap buzzer jika memang melakukannya. Menanggapi video Ketua BEM UI tersebut, Faldo menegaskan pemerintah tak membayar buzzer.
"Semua orang boleh punya pendapat, mau yang paham ataupun yang nggak paham. Itu lah kelebihan demokrasi, orang yang ngomong asal pun bisa dapat panggung, mungkin lebih banyak daripada yang paham. Kami menghormati setiap pendapat," ujar Faldo kepada IDN Times, Kamis (22/6/2023).
"Soal buzzer ini tidak ada urusan pemerintah. Belanja influencer itu bukan buat nyerang orang, itu buat sosialisasi program. Sama kayak beriklan di media," sambungnya.
Baca Juga: Era Jokowi Tak Lebih Baik dari SBY, Demokrat: Mungkin Karma Buzzer
1. Faldo tegaskan semua warga negara punya hak bicara
Dalam kesempatan itu, Faldo menegaskan semua warga Indonesia memiliki hak bicara. Menurutnya, hak tersebut dilindungi oleh konstitusi.
"Negara ini punya konstitusi, tiap orang bicara haknya dilindungi. Apa buktinya iklan influencer dan media itu buat membatasi hak bicara? Bisa buktikan? Kalau diserang akun buzzer, saya sering banget, tiap hari," kata dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Kritik BEM soal UU Ciptaker Dinilai Tidak Pengaruhi Elektabilitas Puan
2. Penjelasan Ketua BEM UI
Sebelumnya, dalam sebuah potongan video, Melki menyebut Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau berdarah-darah. Melki kemudian memberikan penjelasan terkait pernyataannya itu.
"Saya mengatakan bahwa “tahun depan adalah tahun terakhir Pak Jokowi, mari kita lihat Presiden Jokowi mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah,” ujar Melki kepada IDN Times, Kamis (22/6/2023).
"Kita ingin Presiden Jokowi lepas landas dengan baik, bukan dengan penuh air mata dengan adanya pelemahan upaya pemberantasan korupsi dan pembunuhan demokrasi," sambungnya.
3. BEM UI harap pemerintah tak gunakan buzzer dalam membalas kritik masyarakat
Dalam kesempatan itu, Melki berharap pemerintah juga tidak menggunakan buzzer dalam membalas kritik pemerintah. Melki mengatakan, perlu adanya audit terkait apakah ada atau tidak pendanaan dari pemerintah kepada buzzer.
"Yang saya ingin katakan adalah saat ini publik tengah terfragmentasi kuat, ada pembelahan yang nyata di masyarakat, dan ini akan diperburuk dengan buzzer-buzzer media sosial yang memperburuk keadaan. Sehingga, ini harus dihentikan, siapa pun yang terlibat dalam pengadaan dan pendanaan buzzer-buzzer ini pun harus diusut, jika ada campur tangan pemerintah, itu pun harus diusut," ucap dia.