Jokowi Ancam Reshuffle Menteri yang Gemar Impor Barang
Presiden Jokowi di Acara Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (youtube.com/Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengancam akan melakukan reshuffle bila para menterinya masih melakukan pengadaan barang dan jasa impor untuk kebutuhan di lingkup dalam negeri. Mulanya, Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, wali kota, dan bupati, untuk memasukkan kebutuhan pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-catalog.
"Masukkan sebanyak-banyak. Saya minta kepada Kepala LKPP, Pak Nas, kemarin 50 ribu sudah loncat ke 161 ribu masuk e-catalog. Pada akhir tahun harus bisa sampai tembus satu juta, lompatannya harus begitu, kepala daerah gubernur, wali kota, bupati, ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke e-catalog," ucapnya.
Dia mengatakan, UMKM pasti mau apabila didorong untuk meningkatkan produksinya. Sebab, mereka akan mendapatkan investasi yang tinggi.
"Kalau semangat, UKM kita tersenyum semua. UKM kita mau tidak mau berproduksi lagi, investasi, mesin tambah kapasitas, karena apa? Permintaannya ada, ini captive uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, kok dibelikan barang impor, itu gimana toh? Gregetan saya," ujar Jokowi dalam pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Juamt (25/3/2022).
Jokowi kemudian mengingatkan kepada pihak yang memberi tepuk tangan untuk melakukan tugasnya dengan baik.
"Yang tepuk tangan, nanti kalau barang-barangnya gak masuk e-catalog, target gak tercapai, saya umumin. Setuju gak?" tegas Jokowi.
"Setuju," jawab hadirin.
Baca Juga: Jokowi Geram: Jangan Lagi Pengadaan Barang Pemerintah dengan Impor!
1. Ancam reshuffle bila tak mampu bekerja
Presiden Jokowi di Acara Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (youtube.com/Sekretariat Presiden)Meski demikian, Jokowi menyebut jawaban "setuju" itu terdengar tidak bersemangat. Jokowi pun mengancam para menterinya, yang tak mampu bekerja dengan baik akan mengalami reshuffle. Makanya, dia meminta agar para menterinya bisa serius dalam mengembangkan produk dalam negeri.
"Sya sampaikan ke Menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, mau apa kita? Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle, sudah heeh saya itu, kayak gini gak bisa jalan," katanya.
Editor’s picks
Baca Juga: Jokowi Izinkan Perusahaan Swasta Impor Daging
2. Ada barang impor dicap sebagai produk dalam negeri
Presiden Jokowi di Acara Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (youtube.com/Sekretariat Presiden)Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tahu ada akal-akalan yang dibuat untuk mencap barang impor menjadi produksi dalam negeri. Barang-barang tersebut, menurut Jokowi, akan diawasi dengan ketat.
"Sering di market place ada yang namanya agregator, ngecap-ngecapin. Jangan pikir kami gak ngerti, saya sudah peringatkan dua kali," ucapnya.
3. Jokowi: Setop barang impor!
Presiden Jokowi di Acara Pengarahan Presiden RI Tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (youtube.com/Sekretariat Presiden)Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan kepada menteri dan pejabat terkait untuk tidak lagi melakukan pengadaan barang dan jasa secara impor. Jokowi menegaskan, uang APBN dibelanjakan bukan untuk membeli barang impor.
"Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa, detail sekarang makro saja gak bisa, hilang pasti, target kita hilang. Sekarang, makro dilihat dan mikro dikejar. Cek yang terjadi, sedih rasanya, beli barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu Rp526 triliun, daerah, pak gubernur, wali kota, bupati Rp535 triliun, lebih gede daerah," ucapnya.
"Sekali lagi, saya ulang, pusat Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun. BUMN jangan lupa, saya detailkan lagi Rp420 triliun, ini duit gede banget, besar sekali. Gak pernah kita lihat dan ini kalau digunakan kita gak usah muluk-muluk, dibelokkan 40 persen saja. Itu bisa merangsang pertumbuhan ekonomi kita yang pemerintah dan pemerintah bisa 1,71 persen," sambungnya.
Jokowi mengatakan, dengan cara yang disampaikannya, BUMN juga bisa tumbuh 0,4 sampai 1,7 persen. Menurutnya, dana tersebut ada dan tidak usah cari investor.
Syaratnya, beli barang produksi dalam negeri, melalui pabrik, industri dan UKM yang ada di Indonesia.
"Bodoh sekali kita, kalau tidak melakukan ini," katanya.
Berita Terkini Lainnya
