Jokowi: Kalau Masih Ada Mafia Tanah, Gebuk!
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas evaluasi mudik Lebaran 2022 (dok. Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengingatkan seluruh jajarannya serius menangani mafia tanah. Dia mengatakan, mafia tanah menyulitkan masyarakat, terutama ketika ingin mengurus sertifikat tanah.
"Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju gak?” ujar Jokowi Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (22/8/2022).
Baca Juga: Jokowi Namai Vaksin COVID-19 Produksi BUMN Indovac
1. Masih ada 7 juta bidang tanah di Jawa Timur yang belum memiliki sertifikat
Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, masih ada 7 juta bidang tanah di Jawa Timur yang tidak bersertifikat. Karena itu, Jokowi memerintahkan Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, segera menyelesaikan masalah tersebut.
"Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” ucap dia.
Baca Juga: Menghadap Jokowi, Mahfud: Pemerintah Serius Mau Sikat Mafia Tanah
2. Jokowi bagikan sertifikat tanah
Jokowi beri sambutan di Puncak Acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 pada Rabu (28/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membagikan sejumlah sertifikat tanah kepada warga. Dia berpesan agar sertifikat dijaga dengan baik.
"Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim 'ini tanah saya,' (tunjukkan) 'oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada', (mereka) gak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah,” kata dia.
3. Jokowi beberkan reformasi birokrasi sertifikat tanah sudah dilakukan sejak 2016
Presiden Jokowi pimpin rapat terbatas pada Rabu (4/11/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, reformasi birokrasi sertifikat tanah sudah dilakukan sejak 2016. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN pada 2016 mengeluarkan sertifikat tanah lebih banyak dibanding sebelumnya.
"Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa gak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau itu sebetulnya bisa,” imbuhnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
