KRKP Sebut Jokowi ke Ukraina-Rusia Perlu Didukung karena Bahas Pangan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, kunjungan Presiden Joko "Jokowi" Widodo ke Ukraina dan Rusia pekan lalu perlu didukung. Sebab, salah satu misi Jokowi datang ke negara yang tengah berkonflik itu untuk membahas pangan.
"Apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya kira sangat baik, karena bisa jadi mengurai persoalan dan ancaman krisis pangan," ujar Said dalam keterangannya, Senin (4/7/2022).
"Langkah politik damai dan lobi kepada Ukraina dan Rusia bisa menjadi jalan mengendur dan selesainya ketegangan dua negara. Hal ini sangat baik karena bisa sekaligus menyelesaikan masalah pangan,” sambungnya.
Baca Juga: Temui Jokowi, Putin Tawarkan Investasi Jalur Kereta di IKN Nusantara
1. Rusia dan Ukraina merupakan produsen pangan
Said mengatakan, Rusia dan Ukraina merupakan produsen pangan global. Rusia sebagai penyuplai bahan baku pupuk, sedangkan Ukraina sebagai eksportir gandum.
"Kita tahu bersama Ukraina dan Rusia merupakan produsen gandum dan bahan baku pupuk terbesar. Selama perang terjadi, Ukraina tidak bisa mengirimkan gandum ke pasar global karena dihalangi Rusia. Akibatnya, harga pangan terutama gandum, kedelai, dan jagung naik dengan cepat,” katanya.
Editor’s picks
Baca Juga: Fakta-Fakta Misi Perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia
2. Konflik Rusia dan Ukraina mengganggu stabilitas pangan
Lebih lanjut, Said menerangkan, dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina stabilitas pangan dunia menjadi terganggu. Sebab, bahan baku pupuk dan gandum dunia mengandalkan dari kedua negara itu.
"Pemerintah tentu saja menghawatirkan hal ini. Jika harga terus naik maka bisa jadi terjadi instabilitas ekonomi dan politik dalam negeri,” ucap dia.
3. Krisis pangan harus dihindari oleh Indonesia jelang memasuki tahun politik
Menurutnya, krisis pangan harus dihindari oleh Indonesia jelang memasuki tahun politik 2024. Sebab, hal itu bisa menjadi salah satu pemicu konflik.
“Menghadapi tahun politik 2024 tentu situasi harus terkendali dengan baik. Jadi upaya perdamaian yang dilakukan Presiden tidak hanya menguntungkan situasi pangan global, namun yang lebih penting dalam negeri,” imbuhnya.