Luhut Klaim Tak Ada Kepala Daerah Kena OTT dalam 7 Bulan, Ini Faktanya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat memantau vaksinasi massal di Sleman. IDN Times/ Tunggul Damarjati
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan semua kegiatan keuangan di pemerintahan sudah berbasis digital. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memudahkan proses pengawasan keuangan negara.
"Kalau Anda lihat sekarang, coba lihat, amati pemimpin-pemimpin di daerah selama enam-tujuh bulan terakhir, ada gak yang ketangkap OTT (operasi tangkap tangan), karena penyalahgunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), gak ada," ujar Luhut dalam acara Kick off Digital Economy Working Group G20 yang disiarkan di akun YouTube Kemkominfo TV, Selasa (15/3/2022).
Baca Juga: Daftar Aset Doni Salmanan yang Disita hingga Big Data Luhut
1. Klaim tak ada kepala daerah yang kena OTT, karena APBD sudah menggunakan digitalisasi
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)Luhut mengklaim, dalam waktu tujuh bulan ini tak ada kepala daerah yang tertangkap OTT KPK, karena APBD sudah didigitalisasi.
"Karena APBD sekarang itu digitalis, transparan," katanya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan, pada 24 Maret 2022, Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga akan meluncurkan aplikasi e-Catalog. Aplikasi tersebut akan menginventarisasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah.
"E-Catalog, itu kita punya government procurement Rp1,170 triliun, tiap tahun, itu bertahun-tahun kita lakukan dan sebagian besar itu adalah impor, mungkin 70-80 persen, sekarang kita bilang gak, is enough," katanya.
Editor’s picks
Baca Juga: Luhut: RI Belum Beralih ke Endemik karena Vaksinasi Masih Rendah
2. Dana Rp4 ribu triliun akan masuk e-Catalog
IDN Times/Arief RahmatPensiunan jenderal bintang empat itu mengatakan, dana Rp4 ribu triliun itu akan masuk semua dalam e-Catalog. Menurutnya, bila dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkelola dengan baik, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan berjalan dan inovasi dari industri kecil akan muncul.
"Saya tadi dari Bandung, tadi gubernur bilang 'Pak Luhut, kita daerah punya ini (produk) bisa gak? Sangat bisa, jadi Anda nanti bikin sendiri, masukin di e-Catalog-mu, jadi sampai kepada mobil, sampai pada aspal, mobil, truk, semua masuk e-Catalog," ucap Luhut.
3. Ada tiga kepala daerah yang ditangkap KPK sejak awal Januari 2022
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan 8 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada Kamis (6/1/2022). (IDN Times/Aryodamar)Sementara, hasil catatan IDN Times, pada awal Januari 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Bekasi nonaktif, Ramhat Effendi. Dia ditangkap terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi.
Kemudian, Bupati Penajam Paser Utara nonaktif, Abdul Gafur, juga ditangkap KPK pada pertengahan Januari 2022. KPK menyebut, Abdul Gafur berperan menentukan tender lelang.
Selang beberapa hari berikutnya, Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, juga memakai rompi oranye KPK. Terbit terjerat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa.
Berita Terkini Lainnya
