Menteri LHK: Pembangunan Tak Boleh Terganjal Isu Emisi dan Deforestasi
Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Glasgow. (twitter.com/SitiNurbayaLHK)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan pembangunan di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo tak boleh berhenti demi target emisi karbon dan deforestasi. Hal itu disampaikan Siti melalui akun Twitternya.
"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi," ujar Siti seperti dilansir IDN Times, Kamis (4/11/2021).
Baca Juga: Jokowi: Dukungan Negara Maju pada Perubahan Iklim Jadi Game Changer
1. Hentikan pembangunan atas nama zero deforestation adalah melawan UUD 1945
(Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar) Instagram.com/@siti.nurbayabakarDeforestasi merupakan perubahan area hutan menjadi area tidak berhutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Siti mengatakan, menghentikan pembangunan dengan nol deforestasi melanggar mandat UUD 1945.
"Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi," katanya.
Menurutnya, hutan termasuk kekayaan Indonesia yang harus dikelola untuk dimanfaatkan sesuai dengan kaidah berkelanjutan. Pemanfaatannya juga harus dilakukan dengan menggunakan asas berkeadilan.
Baca Juga: Surat Terbuka Menteri LHK Siti Nurbaya soal Omnibus Law Cipta Kerja
2. Memaksa Indonesia zero deforestasion tidak tepat
IDN Times/Indiana MaliaSiti bahkan mengatakan target zero deforestation di 2030 tidak tepat dan tidak adil. "Karena setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar untuk melindungi rakyatnya," katanya.
Dia mencontohkan, untuk wilayah Kalimantan dan Sumatra, banyak jalan yang terputus karena harus melewati kawasan hutan. Padahal, kata dia, banyak jalan yang terputus karena harus melewati hutan.
Menurutnya, ada 34 ribu desa yang berada di kawasan hutan dan sekitarnya. Sehingga, memiliki akses sulit untuk keluar dan masuk.
"Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya," ucapnya.
3. Trending di Twitter
Ilustrasi Media Sosial. (IDN Times/Aditya Pratama)Karena pernyataannya itu, Siti Nurbaya trending di Twitter. Sejumlah warganet tak sepakat dengan yang disampaikan Siti.
"Menteri Lingkungan Hidup dan menteri lainnya dalam Kabinet Ruwet, mulai menampakkan watak aslinya!
Gelap!," kata @agusxxx."Siti Nur Bahaya_Menteri Lingkungan Hidup Merangkap Staf Ahli Perusak Lingkungan," tulis @kabinetxxx.
Menteri lingkungan hidup tapi lebih pro ke pembangunan. Sakit sih ini pernyataan," ucap @permanaxxx.
Berita Terkini Lainnya
