PDIP Putuskan Jadi Oposisi Atau Gabung ke Prabowo-Gibran Bulan Depan

Dalam Rakernas IV akan ditentukan arah politik PDIP

Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan akan menentukan menjadi partai oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran pada bulan depan. Keputusan soal ini akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas) di akhir Mei 2024.

"Kami melakukan pemetaan titik awal di dalam menyongsong agenda-agenda kepartaian ke depan, termasuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional ke-IV partai pada 24, 25, 26 Mei 2024 ini," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Hasto mengatakan, dalam Rakernas IV akan ditentukan mengenai arah politik PDIP. Selain itu, isu strategis nasional dan internasional juga akan dibahas dalam rakernas.

"Bagaimana melakukan mitigasi terkait dengan berbagai persoalan ekonomi, pangan, energi, politik luar negeri akibat pertarungan geopolitik," kata dia.

Sebelumnya, Hasto juga telah merespons hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruhnya gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, yang dilayangkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"PDI Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya othoritarian democracy melalui abuse of power Presiden Jokowi," ucap Hasto.

Hasto mengatakan, Indonesia saat ini menjadi terbatas pada demokrasi prosedural. Sehingga memiliki dampak legitimasi kepemimpinan nasional yang serius.

"PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktik kecurangan pemilu secara masif, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan, mengingat berbagai kecurangan pemilu yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali, dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya," imbuh Hasto.

Baca Juga: PDIP Tegaskan Jokowi Bukan Lagi Kader Banteng

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya