Gubernur Sumsel Minta Semua Pihak Menahan Diri Jelang 22 Mei
Gubernur Sumsel, Herman Deru tahun 2019 (IDN Times/Rangga Erfizal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palembang, IDN Times - Isu people power santer terdengar usai adanya rencana penolakan terhadap hasil Pilpres 2019 yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Hal tersebut membuat Gubernur Sumsel Herman Deru beserta Kapolresta Palembang meminta masyarakat untuk menahan diri perihal permasalahan politik yang saat ini tengah memanas, yang disampaikannya pada Rabu (15/5).
Baca Juga: Situng KPU: Perolehan Suara Jokowi-Ma'ruf Masih Memimpin
1. Imbau masyarakat untuk tidak terpancing polemik politik
Dok.IDN Times/IstimewaImbauan Herman Deru disampaikan kepada masyarakat di Sumatera Selatan agar dapat berpikir jernih dan tidak terbawa arus polemik politik saat ini.
Menurut Herman, pelaksanaan tahapan pemilu legislatif hingga pilpres di Sumatera Selatan telah berjalan dengan aman dan terbuka secara transparan. Sehingga, apa pun hasil dari pemilu tersebut diharapkan dapat diterima oleh masyarakat.
"Masyarakat Sumsel dapat menerima hasil penghitungan karena sudah sangat transparan dalam prosesnya, jika ada ajakan-ajakan untuk people power, jangan mau," ujar Herman.
2. Kapolresta Palembang pastikan kondisi ibu kota Sumsel aman
Editor’s picks
IDN Times/Rangga ErfizalJelang penetapan presiden oleh KPU pada 22 Mei mendatang atau Rabu pekan depan membuat Kapolresta Palembang, Kombes Pol Didi Hayamansyah, memastikan tidak akan ada pergerakan people power di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tersebut.
"Insya Allah, kita sudah sepakat dari unsur pemerintah kota, tokoh agama, dan masyarakat menyatakan Palembang tidak ada people power," ujar Didi.
3. Antisipasi tetap dilakukan
Dok.IDN Times/IstimewaMeskipun sudah ada kesepakatan di antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintahan untuk tidak melakukan people power, namun pihak kepolisian tetap melakukan antisipasi terkait adanya unjuk rasa pada 22 Mei mendatang.
Didi menilai jika ada massa yang turun nantinya pada 22 Mei, dianggap hal biasa dalam penyampaian aspirasi dan pendapat. Dirinya mengimbau agar masyarakat tidak mudah termakan isu yang saat ini berkembang, terlebih lagi soal isu capres dan cawapres.
"Kita sepakat, Palembang aman, nyaman, damai sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Seandainya ada (people power) itu sudah kita siapkan tahapan-tahapan untuk menghadapi massa yang melaksanakan unjuk rasa atau menyampaikan pendapat soal pengumuman," jelas dia lebih lanjut.
Baca Juga: Perekam Video HS yang Mengancam Penggal Kepala Jokowi Jadi Tersangka
Berita Terkini Lainnya
