Negara Wajib Sediakan Kontrasepsi Darurat Korban Kekerasan Seksual

Jaminan atas hak ini sesungguhnya sudah kuat secara hukum. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan hak perempuan atas layanan kesehatan reproduksi. Komnas Perempuan menyatakan, tidak ada alasan bagi negara untuk menunda atau menolak penyediaan layanan kontrasepsi darurat bagi korban kekerasan seksual.

Indonesia juga punya komitmen internasional lewat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi lewat UU No. 7 Tahun 1984. Pasal 12 CEDAW menegaskan kewajiban negara menyediakan layanan kesehatan reproduksi, sementara Pasal 16 ayat (1) huruf e menjamin hak perempuan menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Komitmen ini dipertegas oleh Rekomendasi Umum No. 24 Tahun 1999 yang menekankan hak kesehatan reproduksi sebagai tanggung jawab negara. Lebih jauh, Rekomendasi Umum No. 35 Tahun 2017 menilai penolakan layanan kontrasepsi sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang harus dihapuskan.

Pada level kebijakan nasional, berbagai regulasi sudah mengatur kewajiban penyediaan kontrasepsi darurat. Permenkes No. 2 Tahun 2025, PP No. 61 Tahun 2014, dan PP No. 28 Tahun 2024 menegaskan Kondar wajib tersedia, baik bagi korban perkosaan maupun perempuan yang tidak terlindungi kontrasepsi. Regulasi ini menunjukkan negara sudah memiliki payung hukum yang jelas, tinggal memastikan implementasi di lapangan berjalan konsisten.

Namun, Komnas Perempuan menyatakan realitas masih jauh dari ideal. Banyak korban yang berhadapan dengan stigma, diskriminasi, bahkan birokrasi yang memperlambat akses Kondar. Situasi ini tidak hanya memperpanjang penderitaan, tetapi juga melanggar hak korban atas kesehatan, pemulihan, dan keadilan. Padahal, kontrasepsi darurat berfungsi mencegah kehamilan yang tidak diinginkan akibat kekerasan, sekaligus menjadi langkah awal pemulihan korban dari trauma.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, mengingatkan konsekuensi serius jika akses Kondar terhambat.

“Menunda atau menolak pemberian Kondar berarti menambah lapisan kekerasan baru terhadap korban. Negara harus memastikan setiap fasilitas kesehatan menjadi ruang aman bagi perempuan untuk mengakses hak reproduksinya,” ujarnya.

Komnas Perempuan mengungkapkan, kontrasepsi darurat adalah hak yang melekat pada korban, bukan bentuk belas kasihan atau opsi tambahan. Karena itu, negara dituntut menjamin ketersediaan informasi yang benar, layanan yang cepat, dan akses yang bebas stigma serta diskriminasi. Pemenuhan hak ini bukan hanya wujud perlindungan atas tubuh dan masa depan perempuan, tetapi juga langkah penting membangun keadilan reproduktif di Indonesia.