Nestapa Ibu Hamil Terisolir di Takengon 8 Hari Tanpa Bantuan

Komunikasi terakhir Martika kepada keluarga dan teman-temannya berlangsung pada 26 November 2025. Sejak saat itu, ibu hamil kembar enam bulan itu hilang tak ada kabar.

"Karena pada Rabu itu, listrik dan sinyal benar-benar lenyap," kata Martika yang saat diwawancara dengan pesan tertulis sedang mendapatkan sinyal setelah berjalan dua kilometer dari rumahnya.

Dia menjalani hari tanpa listrik, sinyal dan ketersediaan makanan yang seadanya. Martika bersama suami dan anak sulung berusia tiga tahun tak bisa berbuat banyak.

Hanya saling membantu antar tetangga, berusaha menghemat dan menjaga kesehatan di tengah keterbatasan.

"Stok makanan menipis pada Kamis. Semua warung sembako di sini tutup karena kehabisan stok," ujar Martika.

Harga bahan makanan pokok menggila. Satu bungkus mi instan dibanderol Rp7.000 hingga Rp10 ribu tergantung merek. Telur ayam satu peti Rp100 ribu dan beras lima kilogram yang biasanya Rp65 ribu kini mencapai Rp100 ribu.

"Beras, telur hingga ayam sejak Jumat itu sudah gak ada di toko sembako. Kalau pun ada, harganya gak masuk akal," ujarnya.

Martika terpaksa makan mi instan dengan lauk ikan tawar yang masih tersedia di beberapa warung di dekat rumahnya. Sementara itu, sisa telur dan nasi diutamakannya untuk si sulung.

"Sampai hari ini (Rabu) kami belum menerima bantuan, terasingkan, sangat sedih melihat keadaan di sini," kata dia.

Selain kesulitan bahan makanan, dia juga tak lagi menemukan BBM dan gas. Bahkan, untuk memasak, dia harus menggunakan kayu bakar.

"Kalau BBM, itu pom bensin sudah gak karuan antreannya. Semuanya panic buying, mengular panjang, entah dapat atau tidak," ujarnya.

Dalam keadaan itu, Martika hanya ingin keluar dari Takengon. Dia sempat mencari tahu tiket pesawat dari Bandara Rembele, Takengon menuju Medan mencapai Rp2,5 juta.

"Tapi, jalan menuju bandara juga banyak yang longsor. Kalau pun bisa ke sana, pesawat baling-baling itu hanya ada satu kali penerbangan dalam seminggu. Dan sudah full booked hingga 11 Desember," ujarnya.

Harapan Martika dan keluarga keluar dari Takengon dalam waktu dekat pun pupus. Dia hanya bisa berharap agar bantuan makanan pokok segera sampai, listrik dan sinyal kembali  tersedia.

"Di hari ke delapan ini, gak tau lagi harus gimana, sedangkan jadwal USG kandungan harusnya akhir bulan kemarin. Saya hanya mau fokus untuk bisa bertahan saja dulu, entah sampai kapan," ujar Martika.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi (Kapusdatinkom) Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, tiba di Aceh pada Selasa (2/12/2025). Dia mengecek langsung akses menuju Takengon.

Hasilnya, menuju ke Kabupaten Bireuen serta Kabupaten Lhokseumawe masih terputus.

"Saya baru cek ke tim, untuk Takengon personel kami masih belum tembus. Bahkan tiga kabupaten hingga saat ini belum tembus darat, Aceh Tengah, Gayo luwes dan Bener Meriah," ujar Abdul Muhari kepada IDN Times, Kamis (4/12/2025).

Sementara itu, aliran listrik baru dapat diakses pada Rabu (3/12/2025) hanya di beberapa titik Takengon. Jaringan internet dan komunikasi juga belum terlalu stabil dan hanya mengandalkan Starlink.

Hingga Kamis (4/12/2025), tercatat 22 orang meninggal dunia di Aceh Tengah. Sementara itu, 23 orang dinyatakan hilang.

Sebelumnya, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyatakan ketidaksanggupan pemerintah setempat menangani bencana. Haili kemudian menerbitkan Surat Pernyataan Bupati Aceh Tengah Nomor 360/3654BPBD/2025 tentang Ketidakmampuan Upaya Penanganan Darurat Bencana tertanggal 27 November 2025.

Terdapat tiga poin dalam surat tersebut. Pertama, soal penetapan status darurat bencana dan dampak akibat bencana banjir bandang serta tanah longsor yang telah menyebabkan 15 korban jiwa, dan 3.123 kepala keluarga mengungsi.

Kedua, Bupati Aceh Tengah menyebutkan, dampak dari bencana yang terjadi dan berpotensi menambah jumlah korban, maka Bupati Aceh Tengah menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana mestinya. 

"Demikian pernyataan ketidakmampuan melaksanakan upaya penanganan darurat bencana untuk dapat dipergunakan seperlunya," tulis poin ketiga dalam surat tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menilai ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dari para bupati merupakan hal yang wajar. Tito mengatakan para kepala daerah memang tidak akan sanggup menangani bencana karena akses jalan yang tertutup.

"Contohnya di Takengon, itu Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu melayani, ya memang enggak akan mampu. Enggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup (akses)," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (1/12/2025).

"Ada Kepala Daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Jadi teman-teman wartawan datang ke lokasi dan lihat sendiri," lanjutnya.

Dia menjelaskan wilayah Aceh memang memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan melalui udara lantaran akses darat terputus.

"Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat," tuturnya.

Lebih lanjut, Tito menyatakan pemerintah pusat akan mengambil alih distribusi bantuan tersebut. Dia menyebut rencananya pengiriman logistik akan dilakukan via udara dari Jakarta dan Medan.

Di sisi lain, dia juga mengaku memahami keputusan para bupati yang menyatakan tidak mampu karena distribusi makanan terganggu akibat jalan terputus.

"Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus," kata Tito.

"Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya saja, lihat kondisinya. Kondisinya enggak akan mungkin mampu," lanjutnya.