New Normal di Pesantren Terkendala, PKB Desak Pemerintah Intervensi

Dalam rapat itu, menurutnya, para kiai menyampaikan bahwa pondok pesantren akan mulai melaksanakan pendidikannya pada bulan Syawal ini. "Tetapi keadaan masih belum kondusif. Protokol kesehatan di pondok juga masih perlu ditata,” ujarnya.

Rencana dimulainya pendidikan di pondok pesantren itu, lanjut Yusuf, berawal dari desakan para wali santri dan masyarakat kepada para kiai agar pesantren membuka kembali pendidikannya.

Tercatat lebih dari 28.000 pesantren dengan 18 juta santri dan 1,5 juta pengajar serta jutaan masyarakat sekitar pesantren yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada pesantren.

Namun di sisi lain, para kiai juga memandang persoalan dengan sangat bijak. Mereka tidak ingin pesantren menjadi klaster baru penularan COVID-19. Terlebih kebijakan pemerintah belum memperbolehkan adanya kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan.

“Kondisi ini harus segera diantisipasi, ditangani dan dicarikan solusi oleh pemerintah pusat hingga daerah agar pesantren tidak mengalami kegamangan. Jika dibiarkan tanpa ada intervensi dan bantuan konkret dari pemerintah, pesantren dengan potensi sedemikian luar biasanya bagi perkembangan bangsa, bisa menjadi problem besar bagi bangsa ini,” katanya menegaskan.

Atas dasar itu, lanjut Yusuf, kesiapan pesantren menjalankan new normal harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah karena sebagian besar kondisi sarana dan prasarana pesantren belum memenuhi standar kesehatan terlebih protokol COVID-19.

Kebutuhan sarana dan pra sarana itu meliputi, Pusat Kesehatan Pesantren (Puskestren) beserta tenaga dan alat medis. MCK standar protokol COVID -19, wastafel portabel dan penyemprotan disinfektan.

"Termasuk APD, alat rapid test, hand sanitizer, dan masker. Kebutuhan penambahan lokal, ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama, dan ruang kelas," tuturnya

Menurut Yusuf, pemerintah perlu memfasilitasi rapid test dan swab test massal untuk seluruh kiai dan santri pesantren sebagai penanda dimulai kegiatan belajar di pesantren. Tidak hanya itu, menurutnya, ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari juga harus dibantu oleh pemerintah.

"Penyediaan sarana dan prasarana belajar yang sesuai standar new normal, juga harus disiapkan oleh Kemendiknas dan Kemenag, termasuk didalamnya digitalisasi proses belajar mengajar di pesantren," katanya.

"Tak ketinggalan, alokasi anggaran khusus harus ada di APBN maupun APBD untuk pesantren selama new normal. Dan ini telah diperintahkan kepada Fraksi PKB di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah misalnya, FPKB juga berhasil mengusulkan kepada pemerintah sehingga Baznas mengalokasikan anggaran untuk pesantren meskipun masih terbatas,” katanya menambahkan.

Lebih jauh ia menambahkan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar akan terus memperjuangkan aspirasi serta menangani kondisi tersebut. "Termasuk para kader-kader PKB yang ada di daerah akan turut berjuang. Karena pesantren aset bangsa yang telah berkontribusi besar bagi pembangunan sumber daya manusia di negara ini," ujarnya.