Ngantor di Desa, Cara Bupati Ipuk Selesaikan Masalah Warga Banyuwangi 

Ipuk menceritakan, selama kunjungan, ia berupaya membantu beragam persoalan mulai dari kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, sertifikat rakyat, jaminan sosial, penguatan petani dan nelayan, UMKM, kepemudaan, rumah tinggal, dan sebagainya. 

Berdasarkan keterangan tertulis Humas Pemkab Banyuwangi, jumlah masalah yang mendapat solusi selama Ipuk berkantor di tujuh desa mencapai 9.720 masalah. Persoalan yang cukup banyak adalah soal administrasi kependudukan (Adminduk).

Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, Juang Pribadi. Juang menjelaskan, memang cukup banyak warga yang selama ini menunda pengurusan dokumen.

"Mohon maaf, misalnya ada warga meninggal, dokumennya tidak segera diurus oleh keluarga, mungkin merasa belum diperlukan. Baru ketika butuh, misal ingin mengubah Kartu Keluarga, itu baru diurus. Jaraknya bisa bertahun-tahun baru diurus. Itu yang cukup banyak kita bantu tuntaskan selama Bupati berkantor di desa," ujar Juang.

Dari pengalamannya ngantor di desa, Ipuk menilai ada dua kategori persoalan di desa yang berupaya dibantu. Pertama persoalan yang membutuhkan waktu penyelesaian jangka panjang dan dalam waktu singkat.

"Ada masalah yang solusinya jangka pendek, bisa cepat. Ada pula yang perlu waktu (panjang) seperti infrastruktur," ujar Ipuk.

Tujuh desa yang sudah dikunjungi Ipuk maupun Wakilnya, Sugirah yakni Desa Bayu, Desa Kalipait, Desa Sarongan, Desa Grajagan, Desa Margomulyo, Desa Kajarharjo, Desa Siliragung.

"Desa-desa tersebut mayoritas berada di daerah terdepan Banyuwangi yang membutuhkan waktu tempuh cukup lama dari pusat kota," terangnya.

Ipuk mencontohkan sejumlah masalah yang bisa cepat diselesaikan bersama tim, yakni persoalan anak putus sekolah.

"Dengan kerja tim, sejumlah masalah kita urai. Ada beberapa anak misalnya terancam putus sekolah, langsung diatasi," akunya.

Sementara persoalan infrastruktur yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menuntaskan yakni sarana transportasi untuk petugas kesehatan di daerah yang geografisnya sulit dan persoalan irigasi pertanian.

"Ada pula beberapa masalah infrastruktur yang sudah saya masukkan perencanaan untuk dieksekusi di semester kedua, setelah kemarin turun langsung di desa. Misalnya di lereng Gunung Raung, lalu ada soal irigasi di sejumlah desa,” katanya.

Sejumlah persoalan yang dialami para pelaku UMKM, seperti kurangnya alat produksi, peralatan warung, hingga izin usaha mikro, juga ia upayakan. Menurutnya sudah ada 587 izin usaha mikro dan nomor induk berusaha (NIB).

"Dengan mempunyai izin, pelaku ekonomi arus bawah bisa menjadi penerima program pemberdayaan maupun akses modal bersubsidi dari pemerintah maupun bank-bank BUMN," ujar Ipuk.

Selain ngantor di desa, ia sekaligus memikiki program warung naik kelas. Selama ini, Ipuk mengklaim telah membantu alat produksi kepada 850 warga yang memiliki usaha warung.

"Solusi juga diberikan kepada sejumlah kelompok tani dan wanita tani terkait pupuk organik. Untuk nelayan, kami juga telah menuntaskan Gerai Pelayanan Terpadu khusus nelayan," pungkasnya.