OTT BNPB Terkait DSP Kebencanaan, Anggota DPR Singgung Hukuman Mati

Abdullah meminta KPK tidak berhenti pada penanganan perkara ini saja. KPK didesak untuk mendalami lebih jauh terkait kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di sektor lain di lingkungan BNPB.

Dalam OTT tersebut, KPK turut meringkus Bima Setyawan— adik dari Kepala BNPB Suharyanto. Adapun, barang bukti yang disita berupa uang Rp3,3 miliar, ratusan gram emas, hingga kripto dengan nilai hingga Rp1 miliar.

“Saya mendesak KPK berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola keuangan BNPB. Audit ini penting untuk memastikan anggaran penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan,” kata dia.

Abdullah menyebut, praktik rasuah di BNPB ini diduga telah berlangsung selama tiga hingga empat tahun terakhir. Obyek dugaan korupsinya berpusat di penyalahgunaan anggaran taktis dana siap pakai yang ditujukan untuk kondisi darurat bencana.

Para pelaku diduga memanfaatkan status kedaruratan yang membolehkan mekanisme penunjukan langsung dengan memanipulasi pengadaan tersebut demi mengeruk keuntungan pribadi.

Abduh kemudian menyinggung soal penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Beleid itu mengatur kemungkinan penerapan hukuman mati dalam keadaan tertentu, termasuk ketika korupsi dilakukan saat terjadi bencana nasional. Meski saat ini Karhutla belum ditetapkan sebagai bencana nasional, Abduh menyinggung soal periode dugaan korupsi dilakukan.

“Kan informasinya praktik dugaan korupsi ini terjadi sejak tahun 2022. Maka KPK perlu telusuri, apakah ada tindakan korupsi yang dilakukan saat terjadi bencana nasional pada periode tersebut,” ujarnya.

“Memang penerapannya memiliki syarat dan tantangan hukum yang ketat, termasuk isu sol Hak Asasi Manusia (HAM), namun yang perlu digarasbawahi adalah, Indonesia punya aturan mengenai ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, termasuk saat bencana nasional,” imbuh dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima tersangka dugaan korupsi usai OTT di BNPB. Mereka ialah Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setyawan selaku adik Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setyawan selaku Tenaga ahli Suharyanto, Richard Erlangga, serta dua pihak swasta yakni Gery dan Syifa.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengungkapkan, ada sejumlah bukti yang ditemukan ketika tangkap tangan berlangsung. Antara lain uang Rp3,3 miliar, emas seberat ratusan gram, hingga aset kripto.

"Itu dari beberapa pihak, gitu. Tapi spesifikasinya atau detailnya pihak-pihak siapa apa segala macam ya nanti silakan menghubungi jubir atau ke Deputi Penindakan," ujar Setyo di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Setyo menjelaskan, ada dua klaster dugaan korupsi dalam perkara ini. Pertama mengenai konflik kepentingan dan kedua soal suap. Berdasarkan gelar perkara, diduga terjadi penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang disalahgunakan.

"Dari dana siap pakai inilah kemudian ada proses-proses yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan. Meskipun kami juga melihat ada beberapa persyaratan untuk bisa menggunakan dana siap pakai ini," jelasnya.