PAN Hormati PDIP Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD

Menurut dia, ruang diskusi dan dialog tetap harus dibuka meski terdapat perbedaan sikap politik. Ia menekankan pentingnya komunikasi antarpemangku kepentingan untuk mencari titik temu dalam pembahasan kebijakan publik.

Eddy menilai, dialog diperlukan agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok atau partai tertentu.

“Titik temu di antara semua pemangku kepentingan dengan tujuan satu ya, kita mendahulukan kepentingan daripada masyarakat di atas segala-galanya, gitu,” kata dia.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus menilai, gagasan kepala daerah dipilih DPRD tidak masuk akal, apalagi alasan yang disampaikan hanya karena ongkos politik yang mahal.

Menurut dia, mahalnya ongkos politik yang dijadikan umpan untuk menggulirkan pilkada tidak langsung hanya alasan yang kurang mendasar.

“Soal biaya pilkada dan praktel politik uang di masyarakat, menurut saya alasan-alasan itu menunjukkan kurangnya kemauan berpikir dan ketidakmampuan melakukan self critic,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

Ia mengingatkan, Pilkada langsung adalah amanat reformasi yang tidak bisa asal diubah. Pilkada langsung telah banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin hebat di tingkat nasional.

“Apakah semua itu mau diabaikan dengan pemilihan kepala daerah disetir oleh para oligarki,” kata dia.

Ia meyakini, usulan Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD akan menimbulkan penolakan rakyat, seperti layaknya usulan revisi UU PIlkada yang sempat menuai demo besar.

“Saya yakin bahwa gagasan ini akan ditolak oleh rakyat Indonesia, sebagaimana rencana revisi UU Pilkada yang begitu massif penolakannya dengan gerakan darurat garuda biru kemarin,” kata dia.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, gagasan kepala daerah dipilih melalui DPRD tidak perlu diperdebatkan lagi dari aspek konstitusionalnya.

Ia mengatakan, konstitusi menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Di sisi lain, klausul pilkada tidak dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu) yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945.

Menurutnya, kata "demokratis" dalam konstitusi dapat ditafsirkan dua hal, yakni direct democracy dan indirect democracy. Gagasan kepala daerah dipilih melalui DPRD bentuk penerjemahan dari indirect democracy, yang memiliki landasan konstitusional kuat.

"Nah karenanya ide terkait dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diperdebatkan dari aspek konstitusional," kata Rifqinizamy, kepada wartawan, Kamis (1/1/2026).