Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, target perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum bagi masyarakat yang mobilitasnya di DKI Jakarta meleset akibat pandemik COVID-19.
"Memang setelah pandemik COVID-19, target kami 25 persen, tapi mundur karena adanya physical distancing," kata Syafrin di Ruang Rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/6/2022).
Syafrin mengatakan, tahun lalu progres yang tercapai hanya 14,7 persen. Namun, pihaknya kembali menargetkan dengan angka 25 persen untuk perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum tersebut.
"Tahun lalu targetnya 15 persen, tepatnya 14,7 persen. Tahun ini targetnya 25 persen," terangnya.
Dia menerangkan, Pemprov DKI memiliki target shifting jangka panjang hingga 2030, yakni sebesar 60 persen.
"Kami upayakan sampai tahun 2030 jadi 60 persen," kata dia.
Syafrin menerangkan, target shifting itu ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam rangka mencapai target tersebut, kata Syafrin, pihaknya memerlukan anggaran sebesa Rp7 triliun pada 2023.
"Kebutuhan anggaran tahun 2023, paling tidak Rp7 triliun untuk subsidi," ujarnya.
Dengan anggaran sebesar itu, Syafrin memperkirakan layanan angkutan umum bisa bertahan
Selain itu, adanya penerapan tarif integrasi di Transjakarta, LRT, dan MRT juga dinilai dapat menekan subsidi.
"Dengan kita operasionalkan integrasi layanan, prasarana, tarif dan data untuk jangka panjang, justru subsidi akan ditekan," kata dia.