Pansus Impor Beras Dinilai Dibutuhkan untuk Tekan Lonjakan Harga

13 Jul 2024, 05:00 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog)

Intinya sih...

Direktur Rumah Politik Fernando Emas menilai pembentukan pansus DPR diperlukan untuk menekan lonjakan harga beras dan menata pengelolaan pangan yang berpihak kepada petani.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mengkritisi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tidak fokus pada perbaikan hulu produksi pangan.
Suhardi menyebut pembentukan pansus mark up beras ini penting dilakukan untuk mengungkap kebenaran atas polemik isu yang mencuat, serta menduga murahnya harga beras impor karena stok lama di gudang negara-negara produksi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Rumah Politik Fernando Emas menilai pembentukan panitia khusus (pansus) DPR terkait masalah impor beras dibutuhkan untuk menekan lonjakan harga beras.

Ia berharap kasus impor beras yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu bisa segera dibentuk. Sebab, Pansus diperlukan untuk menata pengelolaan pangan yang berpihak kepada rakyat atau petani bukan untuk para importir.

“Diharapkan selain proses hukum berjalan di KPK, di DPR ada juga upaya secara politik untuk menata pengelolaan ketersediaan pangan terutama beras yang berpihak kepada petani bukan pada para importir dan segelintir orang,” kata Fernando kepada IDN Times, Jumat (12/7/2024).

“Saatnya DPR membuktikan memang benar sebagai wakil rakyat yang berpihak kepada para petani dengan membentuk pansus dan bukan berpihak kepada para importir beras atau kebutuhan pangan lainnya,” sambungnya.

1. Komisi IV DPR kritisi Bapanas dan Perum Bulog

Gedung DPR/MPR (IDN Times/Amir Faisol)

Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mengkritisi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang justru tidak fokus pada perbaikan hulu produksi lantaran merubah orientasi pangan menjadi impor.

Hal itu disampaikan Suhardi menanggapi dugaan skandal mark up impor impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

“Saya menilai dengan hadirnya Bapanas, terjadi perubahan orientasi tentang pangan yang tadinya kita fokus untuk memperbaiki hulu dan produksi kini berubah menjadi ketersediaan dengan orientasi impor,” kata Suhardi.

Suhardi mengakui, perubahan serupa juga telah terjadi di tubuh Perum Bulog.

“Bulog juga berubah orientasi tidak lagi menjadi penyangga hasil panen tapi menjadi operator impor dan penjualan,” jelas Suhardi.

Dengan kondisi demikian, Suhardi memandang, jika tidak ada perubahan Paradigma dari kedua lembaga tersebut maka impor pangan, khususnya beras akan menjadi sumber ketersedian bukan lagi produksi.

“Kalau paradigma ini tidak diperbaiki maka impor akan menjadi sumber ketersediaan bukan lagi produksi,” imbuhnya.

2. DPR buka opsi bentuk pansus

Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Selain itu, Suhardi menyebut pembentukan pansus mark up beras ini penting dilakukan untuk mengungkap kebenaran atas polemik isu yang mencuat. Ia berharap pansus dapat dibentuk dalam waktu dekat.

"Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” katanya.

3. DPR duga murahnya beras impor karena stok lama

Ilustrasi beras (IDNTimes/Wira Sanjiwani)

Suhardi menduga murahnya harga beras impor ini merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.

“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka, sehingga rasanya kurang enak karena beras stok enam bulan ke atas,” imbuh dia.