Partai Buruh Tolak Pilkada Dipilih DPRD: Potensi Politik Uang Brutal

05 Jan 2026, 11:03 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Intinya sih...

Pilkada tak langsung merupakan kemunduran reformasi
Biaya maju pilkada mahal bukan karena mekanisme pilkada langsung

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Partai Buruh menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan, pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat karena merupakan cerminan kehendak rakyat dan amanat reformasi.

Menurut Said, pemilihan langsung memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan sendiri calon kepala daerah yang mereka kehendaki. Rakyat dapat menilai rekam jejak para calon melalui berbagai sumber, termasuk media sosial dan informasi yang dapat dipercaya.

Dia menilai, jika pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.

“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan. Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” kata dia dalam keterangannya, Senin (5/1/2025).

1. Pilkada tak langsung merupakan kemunduran reformasi

Persiden Partai Buruh, Said Iqbal (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Said mengingatkan, pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang reformasi. Ada darah rakyat, mahasiswa, dan buruh yang tertumpah demi memastikan presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” kata dia.

2. Biaya maju pilkada mahal bukan karena mekanisme pilkada langsung

Ilustrasi Pilkada (IDN Times/Aditya Pratama)

Iqbal juga menanggapi dalih pilkada langsung berbiaya mahal. Menurut dia, sumber biaya mahal itu bukan pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada praktik politik uang. Untuk menekan biaya politik uang, Partai Buruh mengusulkan pengaturan baru dalam undang-undang pemilu, khususnya terkait transparansi hasil suara.

Partai Buruh mengusulkan agar setelah penghitungan suara di TPS, daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, setiap partai dapat saling mengetahui hasil suara secara terbuka.

“Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” ujar dia.

3. Parpol kalkulasi untung rugi pilkada dipilih DPRD vs rakyat

Ilustrasi pilkada serentak. (Dok.IDN Times)

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menanggapi soal munculnya partai yang mendukung dan menolak wacana pilkada dipilih DPRD. Menurut dia, perbedaan sikap ini bukan sekadar soal idealisme demokrasi, melainkan cermin kalkulasi untung–rugi yang berbeda di antara partai. Pilkada langsung memberi legitimasi kuat karena kepala daerah dipilih langsung oleh pemilih. Namun konsekuensinya adalah biaya politik tinggi dan kontestasi yang rawan politik uang.

“Partai yang mendukung pilkada langsung tampak masih melihat nilai elektoral dari hubungan langsung dengan pemilih. Di sisi lain, partai yang menolak membaca mahalnya pilkada sebagai beban sistemik yang tak pernah benar-benar diselesaikan,” kata dia kepada IDN Times, Kamis (1/1/2026).

Menuru dia, pilkada lewat DPRD kerap dipromosikan sebagai solusi efisiensi. Namun argumen itu menyimpan masalah lain. Proses pemilihan memang lebih murah secara anggaran negara, tetapi risiko transaksi politik justru berpindah ke ruang yang lebih sempit, tertutup, dan sulit diawasi publik.

“Yang terjadi bukan penghapusan biaya politik, melainkan konsentrasinya. Dari biaya kampanye massal ke lobi elite. Dari keramaian pemilih ke ruang-ruang tertutup DPRD,” ujar dia.

Arifki menilai, perdebatan mekanisme pilkada berpotensi menyesatkan jika tidak disertai pembahasan serius soal tata kelola pemilu. Masalah utama pemilu Indonesia, kata dia, bukan terletak pada cara memilih, melainkan pada lemahnya penegakan hukum dan minimnya pencegahan politik uang.

“Selama pelanggaran pemilu jarang berujung sanksi tegas, sistem apa pun akan bocor. Mengganti pilkada langsung ke DPRD tanpa membenahi penegakan hukum hanya mengubah bentuk masalah, bukan isinya,” kata dia.