PBHI Dorong MK Abaikan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres

Lebih lanjut, Julius menyebut, sulit bila tidak menganggap MK saat ini sebagai 'Mahkamah Keluarga' ketimbang Mahkamah Konstitusi. Apalagi, kata dia, uji materi yang diajukan sejak Maret 2023 oleh PSI memiliki relasi erat dengan kepentingan putra presiden. Perkara itu juga disidangkan Ketua Hakim MK yang notabene adik ipar presiden. 

"Jadi, nyaris tidak mungkin, tidak ada cawe-cawe. It's all about dan it's on President Jokowi. Sehingga, wajar bila publik khawatir bait akhir putusan MK akan mutlak dikabulkan sepenuhnya, bahkan terkesan didikte," kata dia. 

Apalagi, kata Julius, sudah pernah ada preseden putusan serupa yang dikeluarkan MK lebih dulu. Putusan yang dimaksud yakni menyangkut batas usia minimum untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Isi putusannya dalam gugatan menyangkut pimpinan KPK yakni usia diturunkan dan diberi tambahan klausul berpengalaman sebagai pimpinan lenbaga. Julius khawatir isi putusan hakim MK yang dibacakan pada Senin (16/10/2023) bakal bernasib serupa dengan uji materi pimpinan KPK. 

"Jangan sampai terjadi lagi pendiktean putusan MK seperti copy-paste putusan Nurul Ghufron untuk PSI, di mana ambang batas usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun, dengan syarat berpengalaman sebagai pimpinan pemerintahan (kepala daerah)," tutur dia. 

Julius juga mengingatkan agar hakim konstitusi tetap menjaga nama baik Mahkamah Konstitusi (MK). MK, kata dia, adalah penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung demokrasi (the protector of democracy), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights), dan pengawal ideologi negara (the guardian of state ideology). 

"Semua nama baik ini akan terwujud jika MK tetap berpegang pada konstitusi, dan menegaskan ambang batas usia capres-cawapres bukanlah diskriminasi, melainkan kualifikasi," tutur dia. 

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan independen dalam memutus perkara uji materiil batas usia capres-cawapres yang tengah berjalan.

“Terima kasih Pak Sunandiantoro yang telah mengingatkan saya secara khusus sebagai ketua MK. Begini, saya disumpah untuk duduk di sini. Demi Allah,” kata Anwar dalam sidang lanjutan uji materiil UU Pemilu di Gedung MK, Jakarta, dilansir ANTARA, Selasa, 29 Agustus 2023.

Sunandiantoro merupakan kuasa hukum pihak terkait Evi Anggita dan kawan-kawan, dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Mulanya, Sunandiantoro mengatakan, permohonan yang diajukan PSI yang menghendaki Pasal 169 huruf q UU Pemilu dimaknai menjadi pasangan capres-cawapres berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, telah menimbulkan tafsir liar di masyarakat.

Dia menjelaskan salah satu tafsir liar dari permohonan itu adalah bentuk ambisi Presiden Joko "Jokowi" Widodo meloloskan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang sedang menjabat sebagai Wali Kota Solo untuk maju sebagai cawapres.

Tafsir liar lainnya, kata Sunandiantoro, adalah terkait hubungan kekerabatan Anwar Usman sebagai suami dari adik kandung Presiden Jokowi, Idayati.

“Status Yang Mulia Ketua MK yang merupakan suami dari Ibu Idayati, yaitu adik kandung dari Presiden Joko Widodo, juga tidak luput dari sasaran tafsir liar tersebut, sehingga mengesankan hubungan kekerabatan/kekeluargaan beliau berdampak pada pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara a quo,” kata dia.

Namun, Sunandiantoro menyebut, pihak terkait dalam perkara itu meyakini opini liar tersebut tidaklah benar, dan hanya merupakan gerakan politik kotor.

“Tentu kami para pihak terkait meyakini bahwa opini publik yang liar tersebut tidaklah benar, dan hanya serangkaian gerakan politik kotor yang sedang mencoba merusak dan mempermainkan marwah Presiden Joko Widodo, majelis hakim MK, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka,” kata dia.

Anwar kemudian merespons pernyataan Sunandiantoro. Dia memastikan tidak terpengaruh dengan hubungan kekerabatan dalam memutus suatu perkara; sebagaimana ia mencontohkan kisah Nabi Muhammad SAW.

“Nabi Muhammad, anaknya mencuri, akan dipotong sendiri tangannya oleh Nabi Muhammad,” kata Ketua MK.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan, putusan mahkamah merupakan hasil keputusan bersama dari sembilan hakim konstitusi yang memiliki hak suara setara dalam tiap-tiap perkara yang diadili.

“Dan kami bersembilan punya hak suara yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi, bukan putusan Ketua Mahkamah Konstitusi, ya. Ini juga untuk pemahaman untuk seluruh, siapa pun yang mempunyai pendapat seperti yang dikutip oleh saudara Sunandiantoro,” kata dia.

Ketua MK juga berterima kasih kepada Sunandiantoro atas pernyataannya itu. “Terima kasih untuk memberi pemahaman secara umum. Lebih khusus lagi tadi mengingatkan saya, dan seluruh yang berpendapat seperti yang disampaikan oleh saudara,” ucap Anwar.

Sidang yang digelar secara terbuka untuk umum itu adalah sidang lanjutan untuk perkara Nomor 29, 51, dan 55 Tahun 2023. Ketiga perkara itu menggugat pasal yang sama, yakni Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 diajukan Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.

Erman Safar dan Pandu Kesuma Dewangsa meminta frasa "berusia paling rendah 40 tahun" dalam pasal tersebut diganti menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara".

Kemudian, perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 diajukan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda Yohanna Murtika.

Pada petitumnya, Ahmad Ridha Sabana dan Yohanna Murtika meminta frasa "berusia paling rendah 40 tahun" dalam pasal tersebut diganti menjadi "berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah".

Selanjutnya, perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diajukan PSI juga menggugat pasal yang sama. Dalam petitumnya, PSI meminta batas usia capres-cawapres diubah menjadi 35 tahun.

Setelah sempat memberikan jawaban bersayap, Gibran mengakui ia sudah beberapa kali diminta Prabowo menjadi pendampingnya pada Pemilu 2024. Ia pun ketika itu tidak menolak secara tegas. Putra sulung Presiden Jokowi itu hanya menyebut usianya belum cukup untuk maju sebagai calon RI-2.

"Semua orang sudah tahu, Beliau sudah meminta (jadi cawapres) berkali-kali. Sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, dan Mbak Puan," ujar Gibran di Solo pada 9 Oktober 2023. 

Gibran sadar ada sejumlah aspirasi yang mendorongnya menjadi bakal cawapres. Salah satunya muncul dari kelompok relawan. Gibran mengaku bakal tetap menampung aspirasi relawan. Ia pun tidak akan menutup pintu komunikasi dengan Prabowo. 

"Ya silakan, aspirasi relawan ditampung semua. Saya dengan semuanya komunikasi. (soal bakal cawapres) saya kembalikan ke Beliau (Prabowo). Kalau relawan kami naungi semua suaranya," tutur Gibran. 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.