PDIP Bakal Terus Permasalahkan Rusaknya Demokrasi oleh Jokowi

05 Des 2024, 12:28 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

PDIP menegaskan akan mempersoalkan tindakan yang merusak demokrasi, termasuk intervensi Jokowi terhadap Mahkamah Konstitusi.
Hasto menganggap perubahan aturan syarat calon presiden dan wakil presiden sebagai bentuk pengebirian demokrasi untuk memungkinkan Gibran menjadi calon wakil presiden.
PDI Perjuangan juga menyuarakan keprihatinan terhadap keterlibatan Partai Cokelat dalam Pilkada Serentak 2024, yang dianggap menjauhkan demokrasi dari prinsip keadilan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang dianggap mencoba merusak demokrasi di Indonesia. Salah satunya, PDIP menganggap Presiden ke-7 RI, Joko "Jokowi" Widodo telah merusak demokrasi.

Hasto mengingatkan, kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan luar biasa, di mana lebih dari 6,5 juta rakyat gugur demi memperjuangkan kedaulatan bangsa.

"Betapa mahalnya kedaulatan rakyat itu. Karena itulah PDI Perjuangan akan terus mempersoalkan terkait dengan berbagai turunnya pembunuhan demokrasi kita,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

1. Jokowi dianggap telah melakukan intervensi MK

Presiden Jokowi meninjau posyandu di Cipete, Jakarta Selatan (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Hasto menganggap, Jokowi ketika masih menjabat sebagai Presiden RI, melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto mengatakan, salah satu bentuk pengebirian demokrasi adalah perubahan aturan mengenai syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, lolos menjadi calon wakil presiden.

“Apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pernyataan Prof. Ikrar Nusa Bhakti yang menegaskan bahwa perlu lima kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat Jokowi,” ucap dia.

2. Partai cokelat dituding ikut cawe-cawe Pilkada

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman)

Hasto juga menyinggung fenomena keterlibatan Partai Cokelat dalam Pilkada Serentak 2024, yang dianggap semakin menjauhkan demokrasi dari prinsip keadilan.

“Akibat keterlibatan Partai Coklat, akibat dijauhkan demokrasi yang berkeadilan, yang mendasarkan hukum sebagai suatu kekuatan yang sangat penting di dalam menjaga tegaknya demokrasi itu sendiri,” ucap dia.

3. PDIP akan terus mempersoalkan

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (dok. PDIP)

PDIP, lanjut Hasto, akan mempersoalkan secara serius dampak keterlibatan Partai Cokelat di Pilkada dan implikasinya terhadap demokrasi. Ia juga mengulangi pernyataan terkait perlunya lima kali pemilu untuk memulihkan kerusakan demokrasi yang telah terjadi.

Menurut Hasto, pengebirian demokrasi seperti ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa.

“Ini adalah pembunuhan masa depan dari Indonesia yang telah diperjuangkan lebih dari 6,7 juta jiwa rakyat Indonesia yang mendambakan kemerdekaan. Suara rakyat adalah suara Tuhan,” ujar Hasto.