Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) akan mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar memasukkan peristiwa Kudatuli yang terjadi pada 27 Juli 1996, sebagai pelanggaran HAM berat.
“Kita sepakat panitia bagaimana mendesak Jokowi bahwa peristiwa 27 Juli ini untuk menjadi dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat,” ujar Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dalam diskusi "Kudatuli" di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).
Presiden Jokowi pernah mengungkapkan 12 pelanggaran HAM berat, namun tak ada peristiwa Kudatuli di dalamnya. Karena itu, PDIP akan memprotes hal itu.
"Kita akan protes dan berjuang untuk supaya peristiwa 27 Juli masuk dalam pelanggaran HAM berat. Setuju?” kata anggota DPR RI itu.
Ribka pun mengajak seluruh elemen rakyat, khususnya kader PDIP hingga aktivis untuk berjuang mendesak Presiden Jokowi, agar memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Kita gak bisa kalau gak ngelawan sendiri, harus sama-sama. Setuju gak di sini semua kita lawan bersama ini?” tegas dia.
Menurut Ribka, tanpa Kudatuli reformasi tak akan terjadi. Bahkan, seorang anak tukang kayu pun tak bisa jadi presiden tanpa Kudatuli.
"Karena tidak ada Kudatuli atau 27 Juli tidak ada reformasi. Kalau tidak ada reformasi tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi tidak ada petani jadi bupati/walikota, tidak ada reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ujar Anggota Komisi VII DPR RI kitu.