PDIP Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

01 Des 2025, 23:17 WIB

Petugas TNI dan Polri tengah melintas endapan lumpur akibat banjir bandang untuk proses evakuasi di Palembayan, Kabupaten Agam. (IDN Times/Halbert Caniago)

Intinya sih...

PDIP mendesak pemerintah tetapkan status bencana nasional atas banjir di Sumatra
Abidin Fikri menilai penetapan status tersebut mendesak agar penanganan berlangsung cepat dan terkoordinasi
Prabowo Subianto tidak akan menaikkan status bencana menjadi bencana nasional, namun memastikan pengiriman bantuan bagi korban terdampak

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional atas musibah longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menilai penetapan status tersebut mendesak agar proses penanganan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Abidin menekankan, kondisi di lapangan menunjukkan korban terus bertambah dan kerusakan meluas. Pemerintah daerah dinilai tidak memiliki kapasitas memadai untuk menangani dampak sebesar itu tanpa dukungan pusat.

“Kami berharap Presiden dan BNPB segera mengambil keputusan ini demi keselamatan rakyat dan ketahanan daerah,” ujar Abidin dalam keterangannya, dikutip Senin (1/12/2025).

1. PDIP kritik Kepala BNPB

Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto (tengah) ketika memberikan keterangan pers. (Tangkapan layar YouTube BNPB)

Abidin turut menyoroti pernyataan Kepala BNPB, Suharyanto, yang sebelumnya menyebut bencana di Sumatra “hanya mencekam di media sosial."

“Tidak seharusnya Kepala BNPB memberikan pernyataan bencana ini hanya mencekam di media sosial saja dan itu sangat melukai rakyat yang terdampak bencana dan tidak menunjukkan empati terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat, status bencana nasional seharusnya sudah ditetapkan dengan tegas oleh Pemerintah dengan melihat fakta di lapangan jangan sampai butuh korban yang banyak baru bertindak.” kata dia.

Meski demikian, Suharyanto sudah meralat pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf.

2. Sinyal Prabowo tak akan tetapkan status bencana nasional banjir Sumatra

Presiden Prabowo meninjau Posko Pengungsian Desa Bambel Baru, Kabupaten Aceh Tenggara, pada Senin (1/12/2025) (dok. Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meninjau lokasi banjir di Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, Senin (1/12). Usai peninjauan, Prabowo memberikan sinyal tidak akan menaikkan status bencana menjadi bencana nasional.

"Ya, kita monitor terus, saya kira kondisi membaik, jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup," ujar Prabowo.

Prabowo bersyukur cuaca di Sumatra menunjukkan tren positif dan prediksi cuaca buruk telah terlewati.

"Saya kira itu saja dari saya dan kita hadapi dan kita bersyukur cuaca membaik dan ramalan terburuk sudah lewat, ya ini kondisi sekarang perubahan iklim harus kita hadapi dengan baik," kata dia.

3. Pemerintah harus siap menghadapi perubahan iklim

Presiden Prabowo mengunjungi lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatra Utara, Senin (1/12/2025) (dok. Sekretariat Presiden)

Prabowo menegaskan perlunya kesiapsiagaan pemerintah menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

"Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan dan mengantisipasi kondisi di masa depan, mungkin yang di daerah-daerah semua harus siap menghadapi kondisi perubahan iklim yang berpengaruh," ucap dia.

Ia juga memastikan pemerintah memprioritaskan pengiriman bantuan bagi korban terdampak.

"Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera mengirim bantuan-bantuan yang diperlukan terutama BBM yang sangat penting, listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya, BBM yang tadi dilapor ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi insyaAllah kita bisa tembus," ujar dia.