Pelajar di Papua Demo Tolak MBG, Menteri HAM Usulkan Share Budget

08 Mar 2025, 11:24 WIB

Lia Hutasoit

Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) (Dok. Humas KemenHAM)

Intinya sih...

Menteri HAM Natalius Pigai usulkan kerja sama share budget soal program Makan Bergizi Gratis di Papua.
Pelajar demo penolakan MBG karena kekecewaan akses pendidikan di Papua, butuh peran pemerintah daerah dan perusahaan swasta.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengusulkan pemerintah daerah dan pusar bisa share budget (berbagi anggaran) soal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.

Hal itu menyusul adanya demo penolakan Makan Bergizi Gratis oleh pelajar. Menurut dia, hal itu juga merupakan ungkapan kekecewaan masyarakat soal belum ratanya akses pendidikan hingga ke Papua.

Dia pun menyarankan agar ada upaya kerja sama dengan pihak pemerintah daerah.

"Itu bisa diperbaiki dengan saya mengusulkan, nanti ke depan kita akan bisa kerja sama share budget (berbagi anggaran) dengan kabupaten berapa, provinsi berapa, sektor-sektor swasta berapa yang bisa sumbang, dan APBN bisa berapa," ucapnya dalam keterangan video diterima IDN Times, Sabtu (8/3/2025).

1. Pelajar di Papua ingin mereka bisa maju dan berkembang

Menteri Hal Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat berbicara dalam pelaksanaan retret di Akmil Magelang. (IDN Times/Dok Puspen Kemendagri)

Dia mengatakan, penolakan MBG terjadi di Papua disebabkan oleh dua hal. Pertama, pelajar di Papua ingin bisa maju dan berkembang. Peran pemerintah daerah pun perlu digalakkan.

"Pemerintah kabupaten, kota, provinsi harus ikut bertanggung jawab. Perusahaan-perusahaan yang hadir yang mengambil sumber daya alam di Papua harus peduli terhadap masyarakat. Ini kan ungkapan kekecewaan kenapa pendidikan mereka putus di tengah jalan," kata dia.

2. Papua wilayah konflik jadi alasan siswa demo

Siswa SLB Negeri Sidomulyo di Lampung Selatan penerima program MBG. (IDN Times/Tama Yudha Wuguna).

Kedua, Papua atau wilayah-wilayah sekitarnya berada dalam suasana konflik. Menurut Pigai, masalah serius muncul saat ada pertanyaan siapa yang akan memasak hingga membagikan MBG kepada para pelajar.

"Siapa yang memasak? Siapa yang membagikan? Ini masalah yang paling serius. Karena itu aspek-aspek ini yang harus dipertimbangkan oleh para pengelola makan bergizi gratis," kata dia.

Dengan begitu, ujar Pigai, perlu ada upaya pendekatan agar warga sekitar hingga organisasi agama di gereja atau masjid.

3. Program makan bergizi gratis bentuk pemenuhan HAM

Siswa SD Negeri 2 Ngawi Purba terima paket MBG. IDN Times/ Riyanto.

Dia mengatakan, program Makan Bergizi Gratis adalah bentuk pemenuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya.

"MBG itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya dalam rangka rakyat yang kenyang, rakyat yang sehat, dan rakyat yang pintar," ujarnya.

Menurut dia, rakyat yang kenyang, sehat, dan pintar jadi esensi dasar negara. Terlebih konstitusi mengamanatkan harta negara mesti untuk kepentingan rakyat.