Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Agung tak menutup peluang memeriksa Nanik S Deyang dalam dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Kasus tersebut masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung.
"Untuk minggu ini belum ada jadwal pemanggilan, namun ke depan tidak menutup kemungkinan sepanjang penyidik memandang perlu untuk pembuktian," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Rabu (22/7/2026).
Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Peluang Nanik S Deyang Diperiksa, Kejagung: Tidak Menutup Kemungkinan
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang dalam acara SAT 2026. (IDN Times/Herka Yanis)
1. Penyidik fokus saksi lain
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, di Kejagung, Kamis (2/7/2026).. (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Anang menjelaskan, saat ini penyidik masih fokus terhadap saksi-saksi lain yang terkait. Sehingga, Nanik belum akan akan dipanggil dalam waktu dekat.
"Saat ini penyidik msh fokus kepada saksi-saksi lain dulu yang mempumyai nilai pembuktian kuat," ujarnya.
2. Kejagung telah tetapkan 7 tersangka
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana menggunakan rompi merah muda usai diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Diketahui, Kejagung telah mengusut dugaan korupsi MBG di BGN. Sejauh ini kejaksaan telah menetapkan tujuh tersangka.
Mereka adalah eks Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Lalu Asep Yusuf Somantri alias AYS yang merupakan orang dekat eks Wakil Kepala Badan Gizin Nasional (BGN), Sony Sonjaya. Kemudian, Komisaris PT YAT Andri Mulyono.
Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) dan Brigjen Pol Lalu Muhammad Irwan Mahardan selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.
3. Ada yayasan teralfiliasi pimpinan BGN hingga dugaan mark up
Ilustrasi makan bergizi gratis. (IDN Times/Aditya Pratama)
Kejagung menjelaskan, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.
Selanjutnya terdapat mark up harga pengadaan barang, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Mulai dari 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun, 32 ribu pasang sepatu, 31.994 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inch.
Curated For You
Topics
Editorial Team
EditorJujuk Ernawati