Pemakzulan Gibran, Elite Golkar Dorong DPR Pakai Hak Nyatakan Pendapat

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan, sinyal pemakzulan terhadap Gibran di parlemen cukup positif. Dia menyebut, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, merupakan hak anggota DPR yang diatur konstitusi.

Doli mengaku belum mengetahui apakah per hari ini hak menyatakan pendapat DPR untuk memakzulkan Gibran sudah memenuhi syarat. Adapun, salah satu syarat penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memberhentikan wakil presiden harus diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR RI yang berasal dari lebih dari satu fraksi.

"Sejauh ini saya belum melihat ada dokumen atau formulir atau bentuk apa pun yang beredar berkaitan dengan soal itu," kata legislator Golkar itu.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan parlemen segera memproses usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, setelah DPR memasuki masa sidang pada Selasa, 10 November 2026. Ia memastikan pada waktunya DPR akan menyikapi usulan tersebut.

Menurut Dasco, banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai polemik ijazah Gibran, menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Namun, berbagai aspirasi yang datang dari koalisi sipil dan anggota DPR tersebut belum bisa diproses karena saat ini masih dalam masa reses.

"Kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ketua Harian Partai Gerindra itu menegaskan, semua dinamika yang berkembang di DPR bisa diproses setelah masa sidang resmi dibuka. Lebih lanjut, Dasco mengatakan, penggunaan hak angket merupakan satu mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib DPR.

Namun, Dasco belum menjawab secara tegas, apakah penggunaan hak angket ijazah Gibran juga akan digulirkan dalam momentum rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR besok.

"Nah, adapun yang tadi ditanyakan, melalui mekanisme-mekanisme yang ada, tentunya kita juga ada beberapa mekanisme yang memang juga menurut peraturan tata tertib itu juga harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada," kata orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto itu.

Diketahui, putusan MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 memuat pertimbangan bahwa MK tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan, meskipun permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.

Sementara, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Advokat senior, Denny Indrayana, mendesak Gibran Rakabuming Raka segera mundur dari jabatan wakil presiden. Hal itu lantaran sudah ada putusan MK dan MA, terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Namun hingga hari ini, Gibran terlihat masih bertugas seperti biasa sebagai wpares. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ia segera menanggalkan jabatannya itu. Menurut Denny, hal tersebut bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

"Langkah yang sekarang ditunjukkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tetap dalam tanda kutip tidak berkenan mundur, maka itu adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Padahal, dua mahkamah sudah dalam posisi satu garis menyatakan dia tidak lagi memenuhi syarat pendidikan sebagai wakil presiden," ungkap Denny dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin, 2 November 2026.