Istana Wapres Tanggapi Soal Ada Gerakan Demo Desak Gibran Mundur
Plt Seswapres Al Muktabar menyatakan tuntutan demonstran agar Gibran Rakabuming Raka mundur dapat dijelaskan berdasarkan realita, serta mendorong penyampaian aspirasi melalui dialog.
Gibran disebut menghormati demonstrasi sebagai bagian demokrasi dan menginstruksikan pembukaan gerbang Istana Wapres serta penyediaan ruangan dialog, tetapi massa belum bersedia masuk.
Sekitar 30-40 orang Aliansi Rakyat Menggugat berdemonstrasi menuntut pemakzulan Gibran di Kebon Sirih; Istana Wapres menyatakan pengamanan dan aktivitas tetap normal.
Jakarta, IDN Times - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres), Al Muktabar, merespons aksi demonstrasi yang mendesak Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya di sekitar Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia mengatakan, seluruh persoalan yang disampaikan massa aksi bisa dijelaskan sesuai dengan realita yang ada.
Pernyataan itu disampaikan Al Muktabar saat ditanya mengenai tuntutan demonstran. Menurutnya, persoalan tersebut sebaiknya disampaikan melalui dialog agar terjadi interaksi langsung antara pihak Istana Wapres dan massa aksi.
"Iya, tentu semua kan bisa dijelaskan sesuai dengan realita yang ada. Oleh karenanya, tentu akan sangat baik kalau dialog itu di satu tempat yang memungkinkan untuk interaksi itu terjadi," ujar Al Muktabar saat ditemui di Istana Wapres.
Al Muktabar mengatakan, Gibran menghormati aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi. Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia.
Ia menyebut, Gibran bahkan telah menginstruksikan agar gerbang Istana Wapres dibuka sehingga massa aksi bisa masuk dan berdialog secara langsung. Pihak Istana juga telah menyiapkan ruangan untuk menerima para demonstran.
"Bapak Wakil Presiden sangat menghormati apa yang disebut dengan aspirasi dan beliau memahami itu sebagai hal yang asas demokrasi bangsa kita. Oleh karenanya, tadi beliau sudah mempersilakan membuka pintu gerbang untuk saudara-saudara kita hadir bersama dalam rangka berdialog yang tentu lebih enak penyampaian aspirasinya," kata dia.
Namun, massa aksi disebut belum bersedia masuk ke dalam Istana Wapres untuk menyampaikan tuntutannya secara langsung. Al Muktabar mengaku sempat menemui demonstran di depan gerbang untuk mengajak mereka berdialog.
"Sore hari ini, aspirasi yang juga disampaikan kurang lebih 30 atau 40 orang saudara-saudara kita, dan tadi saya sudah mencoba menemui saudara-saudara kita itu di gerbang untuk mempersilakan masuk atas arahan Bapak Wakil Presiden, dan itu beliau, saudara-saudara kita yang menyampaikan aspirasi itu, belum berkenan untuk kita terima di ruangan yang telah kita siapkan," ujarnya.
Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan massa aksi menolak undangan dialog tersebut. Menurutnya, pihak Istana telah berupaya membuka ruang komunikasi agar aspirasi dapat disampaikan secara langsung.
Al Muktabar juga menegaskan, Gibran selama ini terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Bahkan, ketika masih bertugas di daerah, Gibran disebut kerap menerima masukan dari masyarakat dan mahasiswa. Berbagai aspirasi itu menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan.
Sementara itu, Al Muktabar memastikan tidak ada penebalan pengamanan di lingkungan Istana Wapres menyusul aksi demonstrasi tersebut. Ia menyebut aktivitas di Istana tetap berjalan normal seperti biasanya.
"Tidak. Jadi seperti biasa, jadi normal seperti tata kelola Istana Wakil Presiden. Dan ini juga sudah mendekati waktu sore, jadi semua berjalan normal seperti biasanya," kata dia.
Adapun puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat menggelar demo menuntut pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka di Sekretariat Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Titik lokasi ini tepat berada di pintu masuk bagian belakang Istana Wapres. Aliansi ini terdiri dari berbagai organisasi di antaranya, GMKR, Forum Aksi, Tim Pemburu Ijazah Palsu, Pejabat, UI Watch, dan Partai Ummat.
