Pemdakab Garut Diharapkan Bisa Meneruskan Program Madani

Terlebih, lanjut Budi, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu kolaborasi dari berbagai pihak atau pentahelix dalam rangka penyelesaian masalah AKI/AKB di Kabupaten Garut ini.

"Nah ini saya sangat tertarik apa yang tadi disampaikan, bahwasanya mitra utama program Madani ini, ini sudah melakukan sebetulnya itu best practice, misalnya kolaborasi terkait dengan bagaimana penyelesaian untuk AKI/AKB di Kabupaten Garut," ucapnya.

Budi menyampaikan, kolaborasi ini tidak terbatas di dalam masalah-masalah kesehatan, karena masalah-masalah pemerintah daerah ini harus diselesaikan bersama.

PDNA Garut memaparkan hasil riset atau penyampaian seluruh rangkaian program Madani di Kabupaten Garut yang telah dilakukan oleh pihaknya bersama mitra sejak tahun 2020.

Program Manager Madani untuk Lead Partner PDNA Garut, Rosi Siti Rahmawaty, berharap melalui workshop ini dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut bisa meneruskan program Madani yang telah dilaksanakan oleh PDNA Garut bersama USAID Madani.

"Tetapi karena ini lumayan lama dilakukannya 2 tahun setengah dengan adanya desa-desa piloting itu, ada mungkin sekitaran 200 ibu hamil lebih yang sudah kita dampingi," ujarnya.

Selain itu, imbuh Rosi, pihaknya juga berharap desa piloting maupun desa replikasi dari program Madani ini bisa direspon secara berkelanjutan oleh Pemdakab Garut, sehingga bisa dilakukan di seluruh desa di Kabupaten Garut.

"Tindak lanjutnya kami sudah membuat banyak ajuan program, terutama untuk pelaksanaan pendampingan ibu hamil oleh relawan Sakina Rapih di berbagai desa," ujarnya.

Pihaknya juga sudah mengirimkan draf untuk adopsi kegiatan, untuk penguatan lembaga ketahanan desanya.

Field Coordinator MADANI, Rudi Triyana, menuturkan, program Madani ini merupakan warisan yang dihasilkan oleh PDNA Garut dan USAID MADANI, yang harapannya bisa dilanjutkan oleh pemerintah daerah maupun Organisasi Masyarakat  Sipil (OMS) lainnya.

"Nah tantangannya memang perlu koordinasi yang kuat antara seluruh stakeholder baik pemda, masyarakat, maupun OMS sendiri," tutur Rudi.

Agenda ini diikuti perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pimpinan Daerah Aisyiyah, LF FAASIH, dan undangan lainnya. (WEB)