Pemerintah Buat Skema Baru: Tak Ingin Korban Narkoba Dipenjara

Yusril mengatakan, perubahan regulasi diperlukan untuk membedakan korban penyalahgunaan narkotika dengan pengedar. Termasuk mereka yang mengedarkan sekaligus menggunakan narkotika.

Menurut Yusirl, pemerintah ingin klasifikasi tersebut diatur secara tegas dalam revisi undang-undang.

"Mengapa ini sangat penting? Karena akan secara tegas membedakan antara mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan mereka yang mengedarkan narkotika atau ada yang mengedarkan tapi sekaligus juga dia adalah pemakai narkotika itu sendiri," kata dia.

Menurut Yusril, pemerintah sedang menyusun daftar inventarisasi masalah untuk rancangan perubahan UU Narkotika dan Psikotropika yang diinisiasi DPR.

Revisi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum penanganan korban melalui rehabilitasi.

"Dan hari ini kita mengambil satu langkah sistematik. Kesimpulan kita adalah bahwa kita harus segera mempercepat amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika yang ada sekarang ini," ujar dia.

Pemerintah juga mempertimbangkan pembentukan badan khusus yang menangani rehabilitasi dengan kemungkinan berada di bawah BNN. Namun, bentuk kelembagaan dan penganggarannya masih perlu dibahas lebih lanjut.

"Nanti mungkin dengan perubahan undang-undang ini akan ada satu badan baru yang menangani khusus menangani rehabilitasi narkotika," kata Yusril.