Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Perwakilan pemerintah dan DPR sepakat pembahasan RUU Perampasan Aset untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya untuk dibawa ke rapat paripurna. (IDN Times/Santi Dewi)
  • Pemerintah dan Komisi III DPR menyetujui naskah RUU Perampasan Aset dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terdekat.
  • Kesepakatan tingkat I didukung 32 anggota Komisi III dari delapan fraksi serta perwakilan pemerintah, setelah rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
  • RUU ini memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana pelaku, mencakup korupsi dan tindak pidana lain seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, penipuan, serta penggelapan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kamis (19/11/2026)

RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan dalam rapat paripurna DPR.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Pemerintah dan Komisi III DPR menyetujui naskah RUU Perampasan Aset untuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.
  • Who?
    Komisi III DPR, pemerintah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Cucun Ahmad Syamsurijal, Wamensesneg Bambang Eko, dan Wamenkum Eddy OS Hiariej terlibat dalam persetujuan.
  • Where?
    Persetujuan diambil dalam rapat pembahasan tingkat I di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
  • When?
    RUU direncanakan disahkan dalam rapat paripurna DPR terdekat pada Kamis, 19 November 2026.
  • Why?
    RUU dipandang sebagai upaya menghadapi korupsi dan tindak pidana lain yang berpotensi merusak perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara, serta mengurangi kemampuan negara mewujudkan kesejahteraan umum.
  • How?
    Persetujuan diberikan dalam rapat tingkat I oleh anggota Komisi III DPR dan pemerintah. Sebanyak 32 anggota dari delapan fraksi serta wakil pemerintah menandatangani dokumen persetujuan sebelum dibawa ke paripurna.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Pemerintah dan DPR setuju membawa aturan baru tentang mengambil harta dari pelaku kejahatan ke rapat besar DPR. Aturan ini akan dibahas pada Kamis, 19 November 2026. Dasco memimpin rapat itu. Wakil pemerintah juga hadir. Aturan ini bisa dipakai untuk korupsi, narkoba, teror, dan kejahatan lain.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Kesepakatan pemerintah dan delapan fraksi di Komisi III DPR untuk membawa RUU Perampasan Aset ke paripurna menunjukkan adanya langkah bersama dalam memperkuat penanganan tindak pidana yang merugikan negara dan perekonomian. Cakupan rancangan aturan ini juga mencerminkan perhatian terhadap beragam kejahatan yang berpotensi mengganggu kesejahteraan umum.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke sidang paripurna. Rencananya RUU itu disahkan di dalam sidang paripurna yang akan digelar terdekat. Artinya, disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pembahasan tingkat I yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ada pula dua pimpinan DPR lainnya, Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Sementara, perwakilan dari pemerintah yang hadir, yaitu Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko dan Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej. Dasco pun meminta persetujuan langsung dari anggota Komisi III DPR agar naskah RUU bisa dibawa ke rapat paripurna.

"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat? Setuju?" tanya Dasco.

"Setuju!" kata anggota Komisi III DPR RI yang ikut hadir dalam rapat pengambilan keputusan di tingkat I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Persetujuan terkait naskah RUU itu juga disampaikan oleh 32 anggota Komisi III DPR dari 8 fraksi. Mereka ikut menandatangani dokumen persetujuan. Begitu pula wakil dari pemerintah.

Sementara, Wakil Menteri Hukum, Eddy OS Hiariej, mengatakan, RUU Perampasan Aset yang digodok oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan DPR memiliki makna penting karena aset bisa dirampas tanpa lebih dulu menunggu putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

"Ini merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum," kata Eddy di ruang rapat Komisi III DPR.

Dia mengatakan, RUU Perampasan Aset nantinya juga bisa diterapkan untuk tindak pidana lainnya yang memiliki dampak serupa. Antara lain tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, senjata, amunisi dan bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang atau penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana-sarana informasi.

"Atau bisa juga diterapkan kepada tindak pidana yang dapat berdampak pada perekonomian nasional," kata dia.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More