Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke sidang paripurna. Rencananya RUU itu disahkan di dalam sidang paripurna yang akan digelar terdekat. Artinya, disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pembahasan tingkat I yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ada pula dua pimpinan DPR lainnya, Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Sementara, perwakilan dari pemerintah yang hadir, yaitu Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko dan Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej. Dasco pun meminta persetujuan langsung dari anggota Komisi III DPR agar naskah RUU bisa dibawa ke rapat paripurna.
"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat? Setuju?" tanya Dasco.
"Setuju!" kata anggota Komisi III DPR RI yang ikut hadir dalam rapat pengambilan keputusan di tingkat I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Persetujuan terkait naskah RUU itu juga disampaikan oleh 32 anggota Komisi III DPR dari 8 fraksi. Mereka ikut menandatangani dokumen persetujuan. Begitu pula wakil dari pemerintah.
Sementara, Wakil Menteri Hukum, Eddy OS Hiariej, mengatakan, RUU Perampasan Aset yang digodok oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan DPR memiliki makna penting karena aset bisa dirampas tanpa lebih dulu menunggu putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
"Ini merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional, menimbulkan kerugian negara serta mengurangi kemampuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum," kata Eddy di ruang rapat Komisi III DPR.
Dia mengatakan, RUU Perampasan Aset nantinya juga bisa diterapkan untuk tindak pidana lainnya yang memiliki dampak serupa. Antara lain tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, senjata, amunisi dan bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang atau penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana-sarana informasi.
"Atau bisa juga diterapkan kepada tindak pidana yang dapat berdampak pada perekonomian nasional," kata dia.