Pemerintah: Pernyataan Halal Pelaku UMK Bentuk Penyederhanaan Prosedur Sertifikasi

Rokhmad menjelaskan, pernyataan halal yang disampaikan pelaku usaha merupakan bentuk tanggung jawab atas bahan, dan proses produk halal yang dijalankan. Namun, pernyataan tersebut tidak serta-merta memberikan status halal kepada suatu produk.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara pernyataan halal oleh pelaku usaha dengan penetapan kehalalan produk dan penerbitan sertifikat halal oleh otoritas berwenang.

Pernyataan halal merupakan informasi sekaligus bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Sementara itu, penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat halal merupakan tahapan dalam mekanisme resmi penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pembedaan fungsi tersebut diperlukan untuk menjamin kejelasan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, mekanisme pemeriksaan kesesuaian standar, serta kepastian informasi kehalalan bagi konsumen. Dengan demikian, pernyataan halal secara mandiri tidak dapat dimaknai sebagai pengambilalihan seluruh fungsi penetapan kehalalan dan penerbitan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha,” jelas Rokhmad dalam Sidang Pleno yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Pemerintah menyatakan, mekanisme self-declare hanya dapat ditempuh pelaku UMK yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut antara lain berkaitan dengan jenis dan tingkat risiko produk, bahan yang digunakan, serta proses produk halal yang dilaksanakan.

Mekanisme ini juga disebut sebagai kebijakan afirmatif untuk memperluas akses UMK terhadap sertifikasi halal. Sebab, pelaku usaha kecil memiliki keterbatasan dari sisi pembiayaan, sumber daya manusia, pengetahuan, dan kemampuan administratif jika dibandingkan dengan usaha menengah maupun besar.

“Pernyataan halal pelaku UMK dalam skema pernyataan halal merupakan salah satu mekanisme penyederhanaan sertifikasi halal, bukan penghapusan prinsip akuntabilitas dan pengendalian kehalalan produk. Konsekuensinya, sertifikat halal berpotensi kehilangan landasan proses penjaminan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rokhmad.

Dalam sidang tersebut, pemerintah juga menjelaskan penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal, sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal.

Penyesuaian itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Melalui aturan tersebut, pemerintah mengubah masa penahapan kewajiban sertifikasi halal, untuk sejumlah kelompok produk dari semula 17 Oktober 2026 menjadi 17 Oktober 2028.

Menurut pemerintah, perubahan tenggat tersebut mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, masukan dari pelaku usaha dan industri, serta kebutuhan untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal.

“Dengan demikian, penyesuaian masa penahapan kewajiban sertifikasi halal melalui peraturan pelaksanaan merupakan bentuk respons Pemerintah terhadap perkembangan kondisi faktual dan kebutuhan para pemangku kepentingan, tanpa mengubah prinsip dasar kewajiban sertifikasi halal sebagaimana telah ditetapkan dalam UU 33/2014,” kata Rokhmad.

Ia menyebut, Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU JPH memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur serta menyesuaikan tahapan pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal secara terukur dan proporsional.

Selain mengenai mekanisme self-declare dan penahapan kewajiban sertifikasi, pemerintah turut menanggapi sejumlah persoalan yang disampaikan para pemohon.

Persoalan tersebut meliputi kendala pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL, estimasi waktu dan biaya sertifikasi halal untuk produk kosmetik, hingga kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang berasal dari luar negeri.

Pemerintah menilai, persoalan tersebut harus dibedakan antara kendala implementasi penyelenggaraan jaminan produk halal dan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang yang sedang diuji.

Kendala teknis sistem pelayanan, kapasitas pendampingan, pembiayaan, hingga penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal merupakan bagian dari aspek penyelenggaraan.

Dalam hal produk tidak halal, pemerintah juga menyebut Pasal 26 UU JPH juncto Pasal 110 PP 42/2024 juncto Peraturan BPJPH Nomor 3 Tahun 2026 dan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 mengatur kewajiban pencantuman keterangan tidak halal.

Sementara itu, untuk memastikan kehalalan produk impor, pemerintah menjelaskan setiap produk dari negara mana pun perlu melalui pemastian kehalalan oleh lembaga inspeksi milik negara dan/atau lembaga inspeksi swasta asal Indonesia yang ditunjuk BPJPH. Inspeksi dilakukan di negara asal sebelum produk dikirim ke Indonesia.

“Pemerintah pada prinsipnya tetap berkewajiban melaksanakan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Namun demikian, kewajiban fasilitasi tersebut tidak dapat dimaknai bahwa keberlakuan kewajiban sertifikasi halal harus digantungkan pada terpenuhinya fasilitasi secara individual terhadap setiap pelaku usaha,” jelas Rokhmad.

Sebagai informasi, permohonan Nomor 354/PUU-XXIV/2026 diajukan Wahyu Triana Sari dan sejumlah pemohon lainnya. Mereka menguji sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang mengubah UU JPH terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Para pemohon mempersoalkan ketidakjelasan ruang lingkup produk yang wajib bersertifikat halal. Mereka menilai pelaku usaha, khususnya UMK di bidang kuliner rumahan, tidak memiliki parameter tertulis yang jelas untuk menentukan cakupan kewajiban sertifikasi terhadap bahan baku, kemasan, alat produksi, hingga jasa penunjang usaha.

Menurut para pemohon, rumusan norma yang terlalu luas berpotensi menimbulkan penafsiran subjektif oleh otoritas pelaksana dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menjatuhkan putusan sela untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMK beserta pengenaan sanksi administratifnya sampai ada putusan akhir atas perkara tersebut.

Mereka juga meminta MK menyatakan definisi produk dalam UU JPH bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai makanan, minuman, obat, atau kosmetik yang dikonsumsi dan atau digunakan masyarakat muslim.