Karhutla Bukan Sekadar Bencana, Ada Peran Negara-Kapital di Dalamnya
Walhi menyebut karhutla bukan semata dampak El Nino, melainkan “Capital Man Disaster” yang melibatkan tanggung jawab negara dan kelompok kapital peraih keuntungan.
Walhi menilai izin yang tidak cermat, pengawasan perusahaan yang lemah, serta minimnya penindakan aktivitas ilegal memperparah kerusakan ekosistem gambut.
Walhi menyoroti kriminalisasi peladang kecil dan menuntut transparansi konsesi, pencabutan HGU, serta penindakan pidana terhadap korporasi dan pemilik manfaatnya.
Jakarta, IDN Times – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu dikaitkan dengan faktor alam, seperti fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau dan kekeringan. Namun, persoalan karhutla tidak bisa hanya dilihat dari aspek iklim, karena terdapat aktivitas korporasi hingga kebijakan pemerintah yang turut berkontribusi di dalamnya.
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Boy Jerry Even, mengatakan bencana yang terjadi kali ini tidak disebut sebagai akumulasi praktik buruk manusia, tetapi menggeser aktornya dengan panggilan “Capital Man Disaster”.
“Capital Man Disaster menggambarkan situasi yang lebih gampang, menggambarkan siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusakan, peristiwa kebencanaan yang luar biasa terjadi di Indonesia. Ada dua pelaku utamanya, pertama negara, dan kedua kelompok kapital atau kelompok yang memperoleh keuntungan,” kata Boy, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
1. Pemberian izin pemerintah membuka ruang kerusakan lingkungan
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Boy Jerry Even dalam Konferensi Pers Walhi terkait situasi Indonesia saat ini dan penegakan hukum karhutla, Jakarta, pada Senin (9/11/2026) (IDN Times/Cantika Lutfiah) Boy mengatakan negara memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, karena sejumlah aktivitas yang berdampak pada lingkungan berlangsung di wilayah yang telah legal atau memperoleh izin dari pemerintah.
Menurut Boy, terdapat tiga kesalahan utama dalam kebijakan negara. Pertama, penerbitan izin yang dilakukan secara tidak cermat. Kedua, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Dan ketiga, tidak adanya penindakan terhadap aktivitas ilegal berskala besar.
“Yang kedua, perusahaan keuntungan. Yang ketiga, aktivitas ilegal, dan dua entitas perusahaan ini yang merusak ekosistem gambut. Jadi kalau dibilang siapa yang paling bertanggung jawab si perusahaan dan kapitalnya,” ujarnya.
2. Penegakan hukum selalu menargetkan masyarakat kecil
Anggota Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Muhamad Isnur (IDN Times/Cantika Lutfiah) Anggota Dewan Nasional Walhi, Muhamad Isnur, juga menyampaikan masyarakat kecil yang melakukan aktivitas perladangan kerap menjadi pihak yang dikriminalisasi ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Karena seringnya ketika kebakaran yang dikriminalisasi adalah peladang kecil, bukan korporasi," kata Isnur.
Bahkan saat ini, pemerintah sedang menargetkan untuk menghapus peraturan daerah (perda) peladang, di mana perda tersebut menjadi perhatian Walhi sejak lama.
Padahal, menurut Isnur, penindakan terhadap perusahaan yang memiliki konsesi dan berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, juga harus menjadi perhatian pemerintah.
3. Transparansi kepemilikan lahan dan konsesi perusahaan dipertanyakan
Ilustrasi lahan sawit (IDN Times) Isnur mempersoalkan keterbukaan pemerintah mengenai kepemilikan lahan dan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Menurutnya, informasi tersebut penting untuk mengetahui siapa pihak yang menguasai lahan, lokasi konsesi, serta keterkaitannya dengan wilayah yang mengalami kebakaran.
Isnur juga mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai belum terbuka dalam mengungkap perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan.
“Kalau jujur aja gak bisa, kalau terbuka aja gak bisa, berarti di belakangnya ada banyak kesimpulan jahat dalam otak saya. Mereka bermain-main di sana,” kata dia.
4. Pemerintah diminta mencabut HGU dan menindak pemilik perusahaan
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) ketika menertibkan tambang ilegal seluas 275 hektare di Nabire, Papua Tengah. (Dok. Kemhan) Dalam hal ini, Isnur mendesak pemerintah agar mengungkap identitas korporasi yang bertanggung jawab, mengevaluasi hingga mencabut konsesi atau HGU, serta memproses hukum pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
"Cabut konsesinya, cabut HGU-nya, pidanakan para pemiliknya, pidanakan para beneficiary ownership-nya," ujarnya.
Menurut Isnur, penegakan hukum harus menyasar pihak korporasi yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan, bukan hanya masyarakat kecil yang selama ini kerap disalahkan.
