Pemerintah Tanggung Biaya Rehabilitasi Gempa Sulut-Malut

05 Apr 2026, 07:48 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Pemerintah Tanggung Biaya Rehabilitasi Gempa Sulut-Malut

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto (dok. BNPB)

Intinya Sih

Pemerintah menanggung biaya perbaikan rumah warga terdampak gempa M 7,6 di Sulut dan Malut, dengan mekanisme sesuai tingkat kerusakan serta kemampuan fiskal daerah.
Kemensos memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia, sementara Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan belasungkawa langsung di rumah duka.
Presiden Prabowo memerintahkan BNPB memeriksa kondisi lapangan; hingga kini tercatat 401 gempa susulan dengan tren menurun dan status tanggap darurat ditentukan pemerintah daerah.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengatakan pemerintah akan menanggung biaya kerusakan akibat gempa bumi di Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut), magnitudo (M) 7,6, pada Kamis (2/4/2026). Hal itu Suharyanto meninjau salah satu lokasi terdampak di Manado.

"Untuk rumah masyarakat yang rusak, akan diperbaiki oleh pemerintah. Polanya sama seperti di daerah bencana lain. Rumah rusak ringan dan sedang akan diperbaiki, sementara yang rusak berat akan diganti (pembangunan baru). Mekanismenya nanti melihat pengajuan dan kemampuan fiskal daerah, jika diserahkan ke pusat, maka pusat akan ambil alih," ujar Suharyanto dalam keterangannya.

1. Keluarga korban meninggal dunia dapat bantuan dari Kemensos

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto (dok. BNPB)

Suharyanto mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) juga sudah memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia. Diketahui, ada satu warga Manado meninggal dunia usai gempa terjadi.

Suharyanto juga datang ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

2. Presiden Prabowo beri perintah agar memeriksa kondisi di lapangan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto (dok. BNPB)

Dalam kesempatan itu, Suharyanto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada agar memeriksa kondisi di lapangan secara lapangan.

"Sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami langsung memastikan kondisi di lapangan. Tadi malam begitu sampai, kami melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur TNI-Polri dan Kalak BPBD Provinsi Sulawesi Utara. Penanganan awal sudah dilakukan dengan sangat baik dan terpadu," kata dia.

3. Apakah sudah ada status tanggap darurat?

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto (dok. BNPB)

Terkait status tanggap darurat, BNPB menyebut pemerintah daerah yang akan menetapkannya. Suharyanto juga menyampaikan, usai gempa M 7,6, BMKG mencatat ada 401 gempa susulan.

"Bapak Kepala BMKG menginformasikan ada 401 kali gempa susulan, namun tidak ada yang kekuatannya melebihi gempa awal. Trennya menurun. Kita akan pantau terus hingga satu minggu ke depan sampai ada rilis resmi dari BMKG mengenai aktivitas energi gempa ini," ucap dia.