Pemimpin KPK Minta Maaf Sempat Sebut Singapura Negara Surga Koruptor

Menelusuri rekam jejaknya, Indonesia dan Singapura sudah meneken kesepakatan perjanjian ekstradisi pada April 2007 lalu di Bali. Tetapi, kesepakatan itu tidak bisa diimplementasikan karena belum disahkan di tingkat parlemen. 

DPR ketika itu ogah mengesahkan karena Negeri Singa mengajukan persyaratan yang jauh lebih mahal dibandingkan kesediaannya memulangkan para buronan WNI ke Tanah Air. Ketika itu, Singapura bersikeras perjanjian ekstradisi harus sepaket dengan perjanjian kerja sama pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA). 

Ketika itu, DCA ditandatangani oleh Menteri Pertahanan era SBY, Juwono Sudarsono, dan Menhan Negeri Singapura, Teo Chee Hean. PM Lee Hsien Loong dan SBY ketika itu menjadi saksi kerja sama pertahanan itu diteken. 

Implementasi dari kerja sama DCA yakni Indonesia meminjamkan wilayah udara, darat dan laut agar angkatan bersenjata Singapura bisa melakukan latihan militer. Bahkan, Singapura bisa menggunakan area yang dipinjamkan RI itu untuk berlatih dengan Indonesia atau latihan militer Negara Singa dengan negara lainnya. 

Kesepakatan itu berlaku selama 25 tahun, lalu setelah tahun ke-13 akan ditinjau ulang setiap enam tahun untuk dilihat apakah kesepakatan itu layak dilanjutkan atau tidak. 

Sementara, Karyoto menilai ketiadaan perjanjian ekstradisi membuat mereka sulit memulangkan buronan yang kabur ke Negeri Singa. 

"Satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi berkaitan dengan korupsi itu adalah Singapura. Itu surganya koruptor," ungkap Karyoto pada 6 April 2021 lalu. 

Pernyataan senada juga pernah disampaikan oleh Jusuf "JK" Kalla ketika masih duduk sebagai Wakil Presiden pada 2016 lalu. Ia bahkan menyebut yang tidak bersedia meneken perjanjian kerja sama ekstradisi adalah Singapura. Pemerintah, kata dia, tengah berusaha memulangkan para buronan kasus korupsi dari sejumlah negara. 

"Mudah-mudahan Singapura nanti mau berubah pikiran untuk juga menandatangani ekstradisi," kata JK ketika itu. 

Karyoto menyinggung soal Singapura terkait dua tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yakni Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Keduanya kabur ke Singapura dan kini diberi status penduduk tetap atau permanent resident. Padahal, sebelum kasusnya disetop oleh komisi antirasuah, Indonesia sudah mengeluarkan status DPO atas dua nama itu. 

"Agak repot (memburu ke Singapura), sekalipun dia sudah ditetapkan jadi tersangka," tutur Karyoto. 

Alasan lain mengapa tersangka kasus korupsi memilih kabur ke Singapura, kata dia, lantaran lokasinya dekat dari Indonesia. Hal itu bisa mengirit ongkos. 

Tetapi, KPK, kata Karyoto tidak akan menyerah dalam memburu buronan kasus korupsi. Sebagai bentuk keseriusan, katanya, KPK sudah membentuk tim pencari buronan. 

Sementara, melalui keterangan resmi, juru bicara Kemenlu Singapura membantah pernyataan Karyoto. Ia menyebut, pernyataan itu tidak didasari bukti lantaran selama ini Negeri Singa kerap membantu proses investigasi kasus korupsi Indonesia. 

"Sebagai contoh, CPIB membantu KPK dalam meneruskan surat pemanggilan kepada orang yang sedang diselidiki. Singapura juga telah membantu otoritas Indonesia untuk memberi informasi mengenai keberadaan WNI yang sedang ditelusuri," demikian pernyataan jubir Kemlu Singapura pada 9 April 2021 lalu. 

Bahkan, pada Mei 2018 lalu Singapura menyebut memfasilitasi kunjungan yang dilakukan oleh KPK untuk mewawancarai seorang individu yang terkait dengan penyelidikan mereka. Bahkan, Wakil Ketua KPK mengonfirmasi hal itu pada 2020 lalu melalui pernyataan ke media. 

Dalam pernyataannya, Singapura kembali menegaskan akan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Mereka juga tetap akan bekerja sama dengan Indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku di Negeri Singa atau di dunia internasional. 

"Sama sekali tidak membantu untuk mengalihkan perhatian atau menyalahkan yurisdiksi negara asing," kata mereka lagi.