Pemprov DKI Klaim Belum Terima Info Korupsi Rumah DP 0 Rupiah dari KPK

16 Mar 2021, 07:30 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hingga saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerima informasi tambahan apapun, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah yang dilakukan Direktur Utama (Dirut) PD Sarana Jaya Yoori C Pinontoan.

"Ya kita masih menunggu press release atau laporan dari KPK yang belum kita terima sampai hari ini," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 15 Maret 2021.

1. Pertemuan antara BUMD dan DPRD adalah hal yang biasa

Wagub DKI Jakarta Riza Patria di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Riza buka suara terkait pertemuan antara PD Sarana Jaya dan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pada Senin, 15 Maret 2021. Menurutnya pertemuan itu adalah hal yang wajar antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) dan pihak legislatif.

Pemanggilan ini dilakukan untuk mengklarifikasi kasus yang ada, DPRD ingin mendengarkan pemaparan terkait data pengadaan tanah di PD Sarana Jaya baik anggaran, lokasi hingga peruntukkannya.

"Ya pertemuan antara BUMD dan komisi B DPRD biasa kan sesuatu yang rutin, antara eksekutif dan legislatif," ujarnya.

Namun, sayangnya sidang harus ditunda karena menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz pihak PD Sarana Jaya belum menyiapkan data yang dibutuhkan secara detil. Pertemuan akhirnya ditunda hingga dua pekan ke depan.

2. Masalah korupsi ada di pelaksanaan dan implementasinya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah (ANTARA FOTO/Deka Wira S)

Riza mengatakan bahwa proses anggaran pengadaan tanah yang dilakukan oleh PD Sarana Jaya dilalui dengan tahapan yang panjang. Salah satunya adalah proses persetujuan anggaran dari DPRD DKI Jakarta setelah diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan hal ini kata Riza tak ada yang salah.

Saat ini yang tengah didalami oleh KPK menurutnya adalah soal pelaksanaan dan implementasi pengadaan tanah yang diduga menyimpang.

"Terkait pelaksanaan dan implementasinya yang diduga oleh KPK ada penyimpangan," ujar politikus Gerindra ini.

3. Riza berharap Yoori berikan keterangan pada KPK apa adanya

Default Image IDN

Maka dari itu dia mengatakan bakal memberi kesempatan pada KPK untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta berharap agar Dirut PD Sarana Jaya yakni Yoori yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bisa memberikan keterangan fakta dan data yang apa adanya.

"Dari pihak kami juga PD Sarana Jaya Pak Yoori dan teman-teman juga punya tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan fakta dan data dan mengklarifikasi, menyampaikan argumentasi sesuai dengan apa adanya," ujar dia.

4. Pertemuan DPRD dan PD Sarana Jaya ditunda

Ilustrasi rapat DPRD DKI Jakarta (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Sebelumnya, Abdul Aziz menjelaskan bahwa agenda pertemuan tertutup antara PD Sarana Jaya dan Komisi B ditunda hingga dua pekan karena Plt Dirut PD Sarana Jaya Indra S. Arharrys belum terlihat siap untuk menyampaikan data-data yang dibutuhkan.

"Saya kira ini memang karena Plt kurang siap lah kelihatan begitu ya,
ketika ditanya lebih detail kurang siap dan direktur keuangan minta waktu untuk menyiapkan data-data yang memang lebih akurat begitu," ujar dia di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (15/3/2021).

Indra hadir didampingi oleh Direktur Keuangan PD Sarana Jaya dan tak banyak bicara saat dimintai keterangan oleh awak media, dia hanya mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang ada.

"Mohon maaf ya karena seperti tadi yang saya sampaikan ini masih dalam proses dan kami masih menghormati proses yang sedang berjalan. Jadi kami masih menunggu, itu dulu," ujarnya usai pertemuan dengan DPRD.