Eks Kapolri Ungkap Bahaya Penyalahgunaan Alat Sadap, Seperti Apa?
Jakarta, IDN Times - Alat pemantauan komunikasi atau Monitoring Center (MC) di lingkungan Polri awalnya dibangun untuk membantu aparat memburu jaringan terorisme. Namun, teknologi yang semula menjadi andalan dalam penegakan hukum itu kini justru menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyalahgunaan penyadapan di internal kepolisian.
Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Da’i Bachtiar mengingatkan, persoalan utama bukan terletak pada kecanggihan alat maupun institusi yang memilikinya, melainkan siapa yang mengendalikan dan menggunakannya. Menurut dia, perangkat tersebut memang dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum dan menjaga keamanan negara.
Namun, penggunaannya harus memiliki batas dan pengawasan yang jelas. Da’i menilai, penyalahgunaan bisa terjadi ketika orang yang memiliki kewenangan justru menggunakan teknologi tersebut untuk kepentingan di luar tugas yang semestinya.
“Kalau apa yang terjadi ini, bukan salah alatnya, bukan salah tempatnya, tapi masalahnya adalah orangnya, penggunanya ini,” kata Da’i dalam wawancara di program Real Talk with Uni Lubis by IDN Times, Selasa (10/11/2026).
Peringatan Da’i menjadi penting karena pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan prosedur internal. Terlebih, ia menilai mekanisme kontrol harus tetap bisa bekerja ketika dugaan penyalahgunaan justru datang dari pejabat yang berada di posisi paling tinggi.
1. Da’i Bachtiar ceritakan awal mula Polri punya Monitoring Center
Ilustrasi Polri (IDN Times/Ilman Nafi'an) Jauh sebelum skandal penyadapan menjadi sorotan, Da’i sudah berhadapan dengan kebutuhan Polri untuk memantau komunikasi kelompok yang diduga terlibat tindak pidana. Salah satu titik pentingnya adalah Bom Bali I pada 12 Oktober 2002.
Saat itu, Polri membutuhkan dukungan untuk mengungkap jaringan pelaku teror. Da’i yang menjabat Kapolri menghubungi komisioner Australian Federal Police (AFP) untuk meminta bantuan. Kebetulan, pada April 2002, ia telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama antara Polri dan AFP di Perth, Australia.
AFP kemudian menawarkan dukungan berupa perangkat untuk memantau komunikasi yang digunakan teroris maupun pihak yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum.
“Waduh, ini peristiwa besar sekali, apa yang Anda bisa bantu pada kami?” ujar Da’i mengingat komunikasinya dengan pihak AFP setelah Bom Bali.
Dukungan tersebut membantu Polri dalam mengungkap jaringan terorisme, termasuk menemukan Amrozi. Namun, pengalaman itu sekaligus membuat Da’i menyadari bahwa Polri tidak bisa terus bergantung pada bantuan negara lain.
Ia kemudian melaporkan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri bahwa Polri membutuhkan perangkat pemantauan sendiri. Dengan bantuan AFP, Polri memperoleh peralatan serupa dan membentuk Monitoring Center di bawah Bareskrim.
Perangkat tersebut kemudian turut mendukung operasi pemberantasan terorisme, termasuk penangkapan yang dilakukan Densus 88. Da’i juga menjelaskan, satuan tugas yang dibentuknya setelah Bom Bali I menjadi embrio pembentukan Densus 88.
2. SOP bisa ditembus jika penyalahgunaan datang dari pimpinan
Eks Kapolri Da’i Bachtiar dalam wawancara Real Talk with Uni Lubis by IDN Times. (IDN Times/Rendy Anwar) Menurut Da’i, Monitoring Center pada dasarnya memiliki dua fungsi yang sah, yakni mendukung penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Karena itu, perangkat pemantauan komunikasi juga dapat dimiliki aparat penegak hukum maupun lembaga intelijen.
Namun, kewenangan menggunakan perangkat tersebut harus dibatasi. Da’i menilai, SOP atau standar operasional prosedur perlu ditata kembali agar penggunaan alat tidak melenceng dari kepentingan yang dibenarkan.
Ia mengingatkan, pengawasan relatif lebih mudah dilakukan jika pelanggaran berada di tingkat bawah. Persoalan menjadi jauh lebih rumit ketika dugaan penyalahgunaan justru melibatkan orang yang memiliki kewenangan tertinggi.
“Sehebat SOP apa pun kalau bosnya memang yang punya mau, ya apa boleh buat,” ujar Da’i.
Karena itu, ia mendorong adanya mekanisme kontrol berlapis. Menurut dia, sistem pengawasan juga harus memberikan ruang bagi bawahan untuk menolak perintah yang bertentangan dengan hukum.
Da’i mengaku telah memasukkan prinsip tersebut ke dalam Kode Etik Polri pada masa kepemimpinannya. Dalam aturan itu, bawahan diperbolehkan menolak penugasan apabila tindakan yang diperintahkan masuk kategori pelanggaran hukum atau norma lainnya.
“Nah, itu yang tidak dijalankan,” katanya.
Ia juga mengingatkan, teknologi pemantauan komunikasi akan terus berkembang. Kemampuan perangkat yang semakin canggih membuat pengawasan terhadap penggunanya harus semakin ketat.
Da’i menilai penyimpangan bisa dilakukan oleh pengguna yang memiliki kewenangan, maupun orang lain yang memanfaatkan akses tersebut untuk kepentingan pribadi. Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan setiap penggunaan alat memiliki dasar dan tujuan yang jelas.
3. Da’i singgung kemungkinan perintah berasal dari pimpinan
Infografis Kasus Penyadapan Prabowo. (IDN Times/Anjani Asra) Dalam wawancara tersebut, Da’i juga menyoroti pentingnya mengungkap siapa yang berada di balik dugaan penyalahgunaan penyadapan. Ia menilai, penyidik perlu menelusuri apakah tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi atau memiliki tujuan yang lebih luas.
Ia mengaku mengapresiasi langkah Polri yang mengungkap dugaan pelanggaran di dalam institusinya sendiri. Namun, ia mengingatkan agar proses hukum tetap berjalan sampai motif dan pihak yang bertanggung jawab benar-benar terungkap.
Da’i bahkan melontarkan pertanyaan ketika disinggung siapa yang mungkin dapat memerintahkan Kapolri untuk melakukan penyadapan.
“Itu kalau di luar dirinya. Kalau dirinya sendiri yang merintah gimana?” kata Da’i.
Meski demikian, ia tidak menyimpulkan siapa yang memberikan perintah dalam perkara tersebut. Da’i meminta publik menunggu hasil penyidikan untuk mengetahui motif dan rangkaian peristiwa yang sebenarnya.
Menurut dia, persoalan akan menjadi jauh lebih serius apabila penyadapan tidak hanya bertujuan memperoleh informasi, tetapi juga menjadi bagian dari tindakan yang berpotensi membahayakan keamanan negara.
Da’i menegaskan, proses pengungkapan perkara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia berharap profesionalisme Polri tetap dijaga agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan penanganan kasus tersebut.
