Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI Jakarta dipastikan tetap melaksanakan kebijakan ganjil genap di 25 ruas jalanan Ibu Kota meski dikritik Satgas COVID-19. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi setiap hari yang disampaikan pada Gubernur Anies Baswedan dan Gugus Tugas DKI Jakarta.
"Dari hasil evaluasi ini ganjil genap terus dilanjutkan," kata Syafrin, Minggu (6/9/2020).
Menurut Syafrin, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan ganjil genap di tengah pandemik COVID-19 bertujuan untuk membatasi pergerakan yang tidak penting di Ibu Kota. Ia mengklaim mobilitas warga cenderung turun di tengah pandemik usai ganjil genap diterapkan.
"Dari hasil evaluasi kami terpantau bahwa mobilitas warga di tempat-tempat tertentu yang tentu di sana tidak kita harapkan terjadi pergerakan yang tidak penting ini cenderung turun," jelasnya.
Syafrin juga mengklaim protokol kesehatan di transportasi umum sangat ketat. Sebagai contoh, di MRT, LRT, TransJakarta, hingga KRL, masyarakat dilarang naik apabila tidak bermasker. Transportasi umum ini juga tetap menerapkan kapasitas maksimal 50, persen walau Kementerian Perhubunhan mengizinkan 70 persen.
"Kami tetap menganggap bawa physical distancing di layanan angkutan umum kita itu tetap menjadi prioritas sehingga kita mampu menekan penularan di angkutan umum," jelasnya.
Sebelumnya, Satgas COVID-19 mengkritik kebijakan ganjil genap di tengah pandemik COVID-19 yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, kebijakan itu membuat kerumunan terjadi di transportasi umum.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo memaparkan bahwa setelah kebijakan ganjil genap kembali berlaku, ada peningkatan penumpang KRL sebanyak 3,5 persen dari rata-rata sekitar 400.000 penumpang per harinya. Sedangkan, kenaikan penumpang bus TransJakarta 6-12 persen.
"Mungkin dilihat 3,5 persen adalah sedikit, tetapi karena jumlah penumpang yang ada di kereta api itu cukup besar maka 3,5 persen adalah meningkatkan kepadatan di dalam gerbong," katanya.
Selain itu, Doni juga mengatakan dari 944 pasien COVID-19 yang dirawat di RSD Wisma Atlet di dominasi pengguna transportasi umum. Jumlahnya mencapai 62 persen.
"Kami sudah mengingatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) kemudian Kementerian BUMN untuk membatasi karyawannya yang menggunakan transportasi publik," tutur Doni.