Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan ratusan unit di rumah susun khusus untuk warga terdampak normalisasi Sungai Ciliwung.
Ada 40 unit di Rusun Pangadegan yang disiapkan untuk warga yang masuk program, serta 288 unit di Rusun Jagakarsa untuk warga terdampak normalisasi di Kali Krukut.
Rusun khusus warga terprogram telah dihuni sebanyak 1.200 unit oleh warga kolong tol dan jembatan, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jakarta, IDN Times - Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, mengungkapkan pihaknya sudah menyiapkan ratusan unit di rumah susun khusus untuk warga yang terdampak normalisasi Sungai Ciliwung.
"Jadi komposisi satu blok atau kawasan untuk unit rusun, Pak Kepala Dinas (Kadis) buat kebijakan 60 persen untuk umum 40 persen untuk warga yang terprogram," ujar Retno di Balai Kota, Jumat (12/9/2025).
Retno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang sudah membuat program hunian untuk warga yang tinggal di bawah jembatan atau kolong tol termasuk warga yang terdampak normalisasi Sungai Ciliwung.
"Saat itu momen pemindahan warga terprogram sebelum Pak Gubernur Pramono, ada program kolong tol. Kami sudah kita upayakan rusun sebanyak 1.200 unit sudah di huni warga kolong tol dan jembatan," ucapnya.
Sehingga, lanjut Retno jika ada kawasan unit rusun yang kosong memang target program berbeda. Dia mencontohkan Rusun Pengadegan yang menyiapkan 40 unit untuk warga yang masuk program.
"Rusun Pengadegan ini ada kurang lebih 40 unit yang terprogram di DAA Ciliwung, ini permintaan dari SDA yang sedang melakukan normalisasi warga yang akan ditampung unit ini lah yang terkena program pembangunan pusat atau daerah," katanya.
Selain di Rusun Pengadegan, Pemprov DKI juga menyiapkan 288 unit di Rusun Jagakarsa untuk warga terdampak normalisasi di Kali Krukut.
"Di Rusun Jagakarsa diploting, tetapi sampai hari ini belum bisa huni karena lurah bilang sepanjang Kali Krukut itu belum ada trase sungainya yang mana yang jadi program penertiban belum ada. Ini sudah kami alokasikan di Jagakarsa," imbuhnya.