Pemulihan Gempa NTT, Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Pakai Bantuan Presiden

Tito menyoroti masih lambatnya realisasi belanja bantuan tersebut di sejumlah daerah terdampak. Karena itu, kata dia, upaya percepatan perlu terus dilakukan.

“Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” ujar Tito.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan tim untuk mengasistensi penggunaan bantuan tersebut agar cepat direalisasikan.

Dengan demikian, bantuan ini dapat langsung menyentuh masyarakat hingga daerah pelosok yang mungkin tidak dapat dijangkau pemerintah pusat.

Di sisi lain, dia menjelaskan kondisi infrastruktur dasar di NTT saat ini relatif telah kembali berfungsi. Listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan secara umum sudah berfungsi, meski terdapat sejumlah titik yang masih dalam penanganan.

Menurut Tito, kondisi tersebut membuat mobilitas orang dan barang di NTT relatif lebih mudah dibandingkan penanganan bencana di Sumatra. Oleh karena itu, perhatian berikutnya perlu diarahkan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.

Dia mengatakan, langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah mempercepat pendataan terhadap bangunan yang rusak, baik rumah maupun fasilitas umum. Pendataan rumah rusak tersebut penting sebagai acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan.

“Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” ujar dia.

Pada forum tersebut, Tito juga menjelaskan berbagai dukungan Kemendagri dalam membantu masyarakat terdampak. Dia mengatakan, dirinya telah menugaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk turun langsung membantu menerbitkan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa.

“Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak),” ujar Tito.

Tak hanya itu, Tito juga telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat yang hilang. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar menerbitkan dokumen yang hilang, seperti SIM, STNK, dan BPKB, secara gratis.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pejabat terkait lainnya. Turut bergabung pula secara virtual kepala daerah dari Provinsi NTT.